Terbaru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga anti korupsi dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Namun, nota tersebut tidak mengatur pengembalian para tersangka korupsi yang kabur ke negara-negara tetangga itu.

Substansi perihal mekanisme penentuan pengurus pertama Perhimpunan sempat menjadi perdebatan hangat di dalam rapat KKAI.

Awal 2005 TV Swasta akan memperketat tayangan-tayangan yang berbau pornografi, kekerasan dan mistik. ATVSI tengah mengkaji batasan-batasan tayangan televisi yang wajar menurut ukuran norma yang berlaku dalam masyarakat.

Tekad pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika para pelaku koruptor dibiarkan kabur menghindari eksekusi putusan pengadilan. Perlu ada mekanisme penahanan sebelum putusan turun.

Permintaan klarifikasi ke Menkum HAM mengenai wadah organisasi notaris dinilai sebagai ekses dari penempatan notaris sehingga banyak yang ‘bereksperimen'.

KPK menegaskan apabila memerlukan informasi keadaan keuangan tersangka atau terdakwa korupsi, mereka akan mengenyampingkan Undang-Undang Perbankan. Artinya, KPK tidak perlu lagi izin dari Gubernur Bank Indonesia untuk menembus kerahasiaan bank.

Biaya pendaftaran perkara perdata mengalami kenaikan lebih dari 50 persen dari angka sebelumnya. Bisa berbeda-beda setiap pengadilan.

Penandatanganan draf perjanjian kerjasama anti korupsi antar enam negara ASEAN akan dilaksanakan besok. Namun, isi dari perjanjian tersebut tidak dapat dipublikasikan.