Terbaru

Iklim Investasi Tidak Terpengaruh Pencabutan UU Ketenagalistrikan

Yang mempengaruhi iklim investasi swasta adalah Undang-Undang Investasi. Undang-Undang Ketenagalistrikan lebih banyak mengatur mengenai struktur industri.
Leo/CR

Pemilu Sudah Lama Usai, Permohonan Judicial Review Akhirnya Dicabut

Permohonan judicial review batas waktu pengajuan sengketa pemilu dicabut satu hari sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan putusan.
Gie

Terkait Perdagangan Bayi, MA Panggil Ketua PN Jakarta Selatan

Kasus perdagangan bayi di Cipete yang berhasil dibongkar polisi berimbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada penetapan adopsi yang diduga menyalahi prosedur.
Nay/Mys

Hotel Hilton Jakarta Perketat Keamanan

Agar Dunia Usaha Tidak Terhambat, Aturan Gratifikasi Perlu Lebih Rinci

Pemberian hadiah yang bisa digolongkan gratifikasi, oleh kalangan pengusaha dinilai lazim untuk memperlancar bisnis. Mereka menilai aturan gratifikasi perlu dibuat rinci agar dunia usaha tidak terhambat.
Gie

Minus Ancaman Pidana, Keharusan Miliki Izin Advokat Berkurang

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberlakuan pasal 31 UU No.18/2003 tentang Advokat akan mempengaruhi 'keampuhan' izin advokat. Paling tidak, konsultan hukum di banyak law firm kini boleh jadi tak lagi tertarik untuk segera mengantongi izin tersebut.
Amr

Kementerian PAN Siapkan RUU Administrasi Pemerintahan

Untuk keperluan penyelesaian masalah akibat terbitnya SK pejabat negara yang bersifat konkret, final, dan individual, Indonesia sudah punya UU tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tapi soal ketatalaksanaan administrasi pemerintahan sendiri, justru belum ada.
Zae

BPGBK Belum Berencana Mencabut Gugatan terhadap Kajima

Walaupun ada upaya negosiasi, namun kuasa hukum pemerintah belum berencana untuk menarik kembali gugatan yang mengakibatkan sejumlah bangunan di kawasan Senayan disita.
Gie

PT DKI Putus Kasus Pembobolan BRI

Dinamika Ekonomi Harus Tunduk pada Hukum

Kebanyakan konstitusi negara tidak mengatur secara khusus bidang perekonomian. Di Indonesia, kebijakan ekonomi nasional harus tetap pada koridor konstitusi.
Mys