Terbaru

FCPA, Konvensi OECD, dan Undang-Undang Anti Korupsi

Meski Indonesia bukan, atau paling tidak, belum menjadi anggota OECD, bukan berarti hukum kita tidak memiliki aturan semacam FCPA atau Konvensi OECD.
Amr

Susunan Majelis Perkara Let let dan Walla Ditentukan

Tingkat Sertifikasi Rendah, Rencana Pembebasan Tanah akan Terhambat

Rencana pemerintah untuk merevisi peraturan yang berkaitan dengan pembebasan tanah guna memancing investor asing berinvestasi di bidang infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan sertifikasi tanah.
Gie/Zae

Substansi RUU Badan Hukum Pendidikan Timbulkan Pro Kontra

RUU Badan Hukum Pendidikan dinilai memaksakan konsep badan hukum milik negara mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah umum.
Amr

Mabes Polri Minta Fatwa ke MA untuk Penanganan Perkara di NAD

Pernyataan Mengenai Ahli Waris Dapat Disahkan Melalui Akta Notaris

Seorang mantan hakim agung berpendapat pernyataan mengenai ahli waris, tak perlu diperoleh melalui penetapan pengadilan, tapi dapat disahkan dengan akta notaris. Hal tersebut didasarkan pada sebuah Rakernas Mahkamah Agung.
CR

Monagro Kimia Belum Bersedia Ungkap Pejabat Indonesia yang Terlibat Suap

Meski menyatakan penyesalannya atas terjadinya kasus suap yang melibatkan sejumlah pejabat Indonesia, namun pihak Monagro Kimia belum bersedia mengungkapkan identitas pejabat yang terlibat.
Gie

Enam Aktivis Setuju Gabung dengan TPF Kasus Munir

Enam dari delapan aktivis anggota komite Solidaritas untuk Munir akhirnya setuju untuk bergabung dalam anggota Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus Munir yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 111/2004. Dua aktivis lainnya tetap menolak.
Zae

Eksepsi Nurdin Halid Ditolak

DPR akan Gunakan Tiga Kriteria untuk Tentukan RUU Prioritas

Ketua Badan Legislasi DPR mengatakan penyusunan daftar RUU yang akan menjadi prioritas selam 5 tahun ke depan akan didukung dengan argumentasi. Menurutnya, Program Legislasi Nasional akan disertai uraian mengenai arah pembangunan hukum nasional.
Amr