Berlangganan Pro

Utama

Menuju Ajang Penganugerahan Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024

Menuju Ajang Penganugerahan Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024

ICJ Perintahkan Kembali Israel untuk Hentikan Serangan Militer di Rafah

ICJ Perintahkan Kembali Israel untuk Hentikan Serangan Militer di Rafah

Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

PN Jaksel Memutuskan Para Kreditur DJI Harus Bayar Ganti Rugi Jutaan Dolar

PN Jaksel mengabulkan hampir seluruh gugatan PT. Danareksa Internasional Indonesia terhadap para krediturnya. Perjanjian Transferable Loan Facility Agreement (perjanjian kredit yang dapat dialihkan) antara DJI dengan para krediturnya yang terdiri dari 58 lembaga keuangan juga dibatalkan oleh pengadilan.

'Generasi Muda Jijik dengan Pornografi'

Sekelompok masyarakat yang menamakan diri mereka Gerakan Nasional Anti Pornografi (GNAP) melakukan pemantauan terhadap muatan pornografi di media cetak maupun elektronik. Kesimpulannya, media massa yang sarat pornografi sangat mudah diperoleh dan telah menjadi santapan sehari-hari masyarakat.

KPPU Minta Prosedur Keberatan Garuda Diajukan Melalui Mekanisme Perma Persaingan Usaha

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mulai menyidangkan perkara keberatan PT. Garuda Indonesia terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). PN Jakarta Pusat berharap sesuai dengan Undang-undang Persaingan Usaha (UU NO. 5 Tahun 1999) dalam 30 hari kasus keberatan Garuda sudah diputus.

Pemerintah Sedang Matangkan RUU Perkosaan

Pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Loebby Loqman mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan RUU tentang Perkosaan. Namun, ia khawatir substansi RUU ini akan tumpang tindih dengan beberapa RUU lainnya seperti RUU KUHP dan RUU Antipornografi.

Pejabat BPPN Dapat Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Perseteruan antara Kejaksaan Agung dengan BPPN soal dana cessie kian memanas. Kejaksaan berniat menjerat para pejabat BPPN yang terlibat dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Sementara, ada yang menyarankan Kejaksaan Agung menggunakan haknya untuk tidak mengeksekusi putusan kasasi MA.

Jimly: Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Perlu Eksekusi

Selama ini, Mahkamah Konstitusi sering diidentikkan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi dinilai mirip dengan hukum acara PTUN. Jika Mahkamah Konstitusi identik dengan PTUN, bagaimanakah eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat putusan PTUN selama ini sulit dieksekusi?

Diperdebatkan, Ide Penerapan Kewarganegaraan Ganda

Dalam rangka memperoleh masukan dari kalangan akademis terkait dengan penyusunan RUU Perubahan UU Kewarganegaraan, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengundang pakar dari universitas. Salah satu masalah yang mencuat dalam diskusi adalah usulan diterapkannya kewarganegaraan ganda dalam UU yang baru.

Jaksa dan Hakim Spesialis Korupsi Sudah Diseleksi Secara Ketat

Meskipun Kejaksaan Agung dan MA sudah melakukan seleksi dan pembekalan terhadap puluhan jaksa dan hakim spesialis korupsi, tidak ada jaminan mereka otomatis masuk ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Kenapa?

Karena Ada Keberatan dari Dewan Pengurus, Ketua LBH Jakarta Belum Dilantik

Pada 4 Agustus 2003 lalu, Uli Parulian Sihombing terpilih sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Namun, sampai saat ini Uli belum dilantik karena adanya keberatan dari dewan pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Terjadi konflik lagi di LBH?

ICW Ajukan Praperadilan atas SP3 Texmaco

Kritik pedas atas langkah Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 sejumlah kasus korupsi ditanggapi dengan tantangan. Kejaksaan meminta masyarakat yang tidak terima, supaya menempuh upaya praperadilan. ICW pun menerima tantangan itu dengan mempraperadilankan SP3 kasus Texmaco.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com