Keluarga

Adakah Batasan Jumlah Mahar dalam Hukum Islam?

Bacaan 5 Menit
Adakah Batasan Jumlah Mahar dalam Hukum Islam?

Pertanyaan

Adakah batasan nominal mas kawin (mahar) dalam hukum islam? Apakah pernikahan yang dilaksanakan oleh orang Islam tetap tunduk pada hukum perkawinan?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Meskipun wajib diberikan, menyerahkan mahar pernikahan bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Lebih lanjut, hukum Islam tidak mengatur batasan nilai minimal maupun maksimal suatu mahar karena besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Juni 2019.

Mahar dan Syarat Sah Perkawinan

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) beserta perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai mahar sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Islam. Sebab, sahnya suatu perkawinan dikembalikan pada hukum agama masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Meski demikian, secara garis besar, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ketentuan rukun dan syarat pernikahan Islam dengan agama lain, yang sama-sama mensyaratkan adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, saksi, pencatatan pernikahan. Perbedaannya hanya terletak pada syarat, rukun, dan tata cara pernikahannya, di mana pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, sebagaimana disarikan dari Yuk, Kenali Jenis Perkawinan dalam Islam.

Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Di Indonesia, pernikahan yang dilaksanakan menurut agama Islam dianggap sah secara agama dan negara, di antaranya jika:[1]

  1. Dilakukan menurut hukum Islam;
  2. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
  3. Memenuhi rukun perkawinan, yakni:
    1. Calon suami;
    2. Calon istri;
    3. Wali nikah;
    4. 2 orang saksi; dan
    5. Ijab dan kabul.

Aturan Mahar dalam IslamMahar adalah pemberian dari calon mempelai pria (calon suami) kepada calon mempelai wanita (calon istri), baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[2]

Senada dengan definisi mahar menurut KHI, Sirman Dahwal dalam buku Perbandingan Hukum Perkawinan (hal. 31) mendefinisikan mahar sebagai hak istri yang diterima dari suaminya sebagai pernyataan kasih sayang dan kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an Q.S. An-Nisa ayat 4 yang artinya:

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mahar wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri.[3]

Namun, penyerahan mahar tersebut boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian, jika calon istri menyetujui. Penyerahan mahar yang belum ditunaikan tersebut menjadi hutang calon suami.[4]

Meskipun wajib, menyerahkan mahar pernikahan bukan merupakan rukun dalam perkawinan.[5] Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah pun tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal. Penyerahan mahar yang masih terhutang pun juga tidak mengurangi sahnya perkawinan.[6]

Adakah Batasan Jumlah Mahar?

Dengan diwajibkannya calon suami membayar sejumlah mahar, sebenarnya, berapakah nominal mahar yang baik?

Pada dasarnya, penentuan mengenai jumlah, bentuk dan jenis mahar tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami dan bentuk serta jenis mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.[7]

Terkait hal ini, Sirman Dahwal mengutip pendapat Ahmad Ahzar Basyir (hal. 31), bahwa mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang tidak ada batas jumlah minimal dan maksimalnya, karena hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan, agar mendatangkan kemantapan dan ketenteraman hati istri.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam tidak mengatur batasan nilai minimal maupun maksimal suatu mahar, karena besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Asalkan mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah-sah saja berapapun nilainya.

Yang terpenting, jangan sampai mahar dijadikan sebagai hal yang jadi mempersulit perkawinan. Sebab, Pasal 31 KHI mengatur:

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Kemudahan dan kesederhanaan ini dapat kita temukan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi ra, Rasullullah Shalallaahu alaihi wassalam bersabda (HR Bukhari No.1587):

..Carilah sesuatu (mahar) cincin sekalipun terbuat dari besi. Jika tidak mendapati, mahar berupa surat-surat al-Qur’an yang engkau hafal.

Dari hadist ini, dapat diketahui bahwa mahar tidak harus berupa uang kertas, tetapi contoh mahar dapat pula berupa cincin, atau surat al-Qur’an yang dihafal calon suami, sesuai kesanggupan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak.

Ulasan lebih lanjut mengenai mahar juga dapat Anda simak dalam Ketika Mahar Harus Bermanfaat bagi Calon Istri.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Referensi:

Sirman Dahwal. Perbandingan Hukum Perkawinan. (Bandung: Penerbit Mandar Maju), 2017.

[1] Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) jo. Pasal 2 UU Perkawinan

[2] Pasal 1 huruf d KHI

[3] Pasal 30, 31, 32, dan 33 ayat (1) KHI

[4] Pasal 33 ayat (2) KHI

[5] Pasal 34 ayat (1) KHI

[6] Pasal 34 ayat (2) KHI

[7] Pasal 30 KHI