Pidana

Cara Membuat Laporan Kecelakaan dan Klaim Santunan Jasa Raharja

Bacaan 8 Menit
Cara Membuat Laporan Kecelakaan dan Klaim Santunan Jasa Raharja

Pertanyaan

Saya naik motor bertabrakan dengan mobil yang mengakibatkan motor rusak dan saya harus dirawat di rumah sakit karena kaki dan jari tangan patah. Sedangkan mobil pihak lawan lecet-lecet. Pemilik mobil minta ganti rugi. Karena belum ada kesepakatan ganti rugi, pemilik mobil tidak mau ikut secara bersama-sama melaporkan kejadian kecelakaan kepada polisi. Sehingga kepolisian tidak mau membuatkan laporan kecelakaan yang kami alami karena pihak lawan tidak hadir. Tidak adanya surat keterangan kecelakaan dari polisi mengakibatkan kami tidak mendapatkan hak kami berupa santunan dari Jasa Raharja atau BPJS. Apa yang harus kami lakukan?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Luka patah kaki dan jari tangan dapat digolongkan sebagai luka berat maupun luka ringan tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari luka tersebut.
 
Setiap orang yang terlibat kecelakaan wajib melaporkan kecelakaan ke kepolisian terdekat. Adapun dalam laporan tersebut tidak dipersyaratkan agar pihak yang melapor membuat laporan bersama-sama dengan pihak lain yang terlibat kecelakaan. Sehingga, penolakan polisi dengan alasan pihak lain yang terlibat tidak ikut melapor adalah penolakan yang tidak berdasar.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Anda juga bisa konsultasikan langsung masalah ini secara lebih spesifik dan personal dengan advokat hukum berpengalaman di sini.

Ulasan Lengkap

 
Kecelakaan yang Mengakibatkan Patah Tulang
Kecelakaan lalu lintas (“lakalantas”) dapat mengakibatkan luka ringan, yang kecelakaannya disebut dengan lakalantas sedang,[1] atau luka berat, yang kecelakaanya disebut dengan lakalantas berat.[2]
 
Adapun yang disebut dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.[3]
 
Sedangkan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:[4]
  1. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
  2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
  3. kehilangan salah satu pancaindra;
  4. menderita cacat berat atau lumpuh;
  5. terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih;
  6. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
  7. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari.
 
Dikutip dari artikel Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas, luka patah kaki nonpermanen bisa digolongkan luka berat jika mengakibatkan korban mengalami kondisi sebagaimana yang diuraikan di atas.
 
Sebaliknya, jika luka patah kaki nonpermanen itu mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat, maka luka tersebut tergolong luka ringan.
 
Atas kecelakaan yang menimbulkan luka ringan dan kerusakan kendaraan (lakalantas sedang), pelakunya dapat dijerat Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ jika hal tersebut diakibatkan oleh kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor atau Pasal 311 ayat (3) UU LLAJ jika diakibatkan oleh kesengajaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
 
Sementara apabila kelalaian atau kesengejaan tersebut menimbulkan luka berat (lakalantas berat) pelaku dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ atau Pasal 311 ayat (4) UU LLAJ.
 
Patut dicatat, UU LLAJ telah menegaskan bahwa perkara lakalantas diproses dengan acara peradilan pidana.[5]
 
Laporan Kecelakaan dan Ganti Rugi
Setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir data kecelakaan lalu lintas, yang merupakan bagian dari data forensik.[6] Data kecelakaan lalu lintas harus dilengkapi dengan data dari rumah sakit.[7]
 
Di sisi lain, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan wajib:[8]
  1. menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
  2. memberikan pertolongan kepada korban;
  3. melaporkan kecelakaan kepada kepolisian terdekat; dan
  4. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
 
Bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan dan dengan sengaja tidak melaporkan kecelakaan ke kepolisian terdekat tanpa alasan yang patut dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp75 juta.[9]
 
 
Laporan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas disampaikan kepada:
  1. petugas Polri di lokasi terdekat atau di kantor polisi secara langsung; atau
  2. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melalui nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik untuk kemudian menginformasikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 
Atas laporan yang disampaikan diberikan tanda bukti lapor. Mengenai format laporan dan tanda bukti terjadinya kecelakaan lalu lintas tercantum dalam Lampiran “A” Perkapolri 15/2013.[10]
 
Penyidik kemudian melakukan penilaian atas hasil olah Tempat Kejadian Perkara (“TKP”) untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana kecelakaan.[11] Penyidik melakukan penyidikan lakalantas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana.[12]
 
Adapun alat buktinya dapat berupa keterangan saksi,[13] keterangan ahli yang diperoleh dari orang yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit mengenai kondisi korban, laboratorium forensik kepolisian mengenai identifikasi kendaraan bermotor, kelaikan fungsi kendaraan bermotor, dan/atau kelaikan fungsi jalan,[14] dan alat bukti surat yang terdiri atas surat kendaraan bermotor, pengemudi dan surat keterangan ahli,[15] termasuk hasil visum et repertum bagi korban luka.[16]
 
Jika unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, perkara lakalantas sedang diselesaikan dengan acara singkat, sementara lakalantas berat diselesaikan dengan acara biasa.[17]
 
Sehingga, berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa penolakan polisi terhadap laporan kecelakaan dengan alasan pihak lain yang terlibat tidak ikut serta melapor adalah penolakan yang tidak berdasar, sebab pelaporan tentang adanya kecelakaan tidak mensyaratkan pihak yang melapor haruslah bersama-sama melapor dengan pihak lain yang terlibat kecelakaan.
 
Adapun tentang pengemudi mobil yang tidak membuat laporan padahal terlibat dalam lakalantas yang Anda ceritakan, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 312 UU LLAJ karena tidak melaksanakan kewajiban pelaporan.
 
Perihal ganti rugi, pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan putusan pengadilan.[18] Ganti rugi untuk lakalantas ringan, yaitu yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.[19]
 
UU LLAJ juga menerangkan bahwa korban Lakalantas berhak mendapatkan:[20]
  1. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya lakalantas dan/atau pemerintah;
  2. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya lakalantas; dan
  3. santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.
 
Cara Klaim Asuransi Jasa Raharja
Dikutip dari artikel Cara Klaim Santunan Jasa Raharja bagi Korban Kecelakaan, berikut cara mengajukan klaim asuransi jasa raharja:
  1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau instansi serupa yang memiliki wewenang.
  2. Membuat surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit.
  3. Membawa identitas pribadi korban (asli dan fotokopi) seperti:
  1. Kartu Keluarga (KK).
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  3. Surat Nikah.
  1. Mengunjungi kantor Jasa Raharja dan mengisi formulir, di antaranya:
  1. Formulir pengajuan santunan.
  2. Formulir keterangan singkat kecelakaan.
  3. Formulir kesehatan korban.
  4. Keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia.
  1. Menyerahkan formulir serta melampirkan dokumen pendukung kepada petugas.
  2. Untuk korban luka-luka yang mendapatkan perawatan harus memiliki:
  1. Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya.
  2. Kuitansi biaya perawatan, kuitansi obat-obatan yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit.
  3. Fotokopi KTP korban.
  4. Surat kuasa dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan) dilengkapi dengan fotokopi KTP korban penerima santunan.
  5. Fotokopi surat rujukan bila korban pindah ke rumah sakit lain.
  1. Untuk korban luka-luka hingga mengalami cacat:
  1. Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya.
  2. Keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban.
  3. Fotokopi KTP korban.
  4. Foto diri yang menunjukkan kondisi cacat tetap.
  1. Menunggu proses pencairan.
 
Anda juga dapat mengajukan klaim secara online melalui laman Jasa Raharja bagian Pengajuan Santunan Online Korban Kecelakaan Lalu Lintas.
D
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan advokat berpengalaman di sini.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Cara Klaim Santunan Jasa Raharja bagi Korban Kecelakaan, diakses pada 16 Oktober 2020, pukul 21.54 WIB;
  2. Pengajuan Santunan Online Korban Kecelakaan Lalu Lintas, diakses pada 16 Oktober 2020, pukul 21.42 WIB.
 

[2] Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ
[3] Penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ
[4] Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ
[5] Pasal 230 UU LLAJ
[6] Pasal 233 ayat (1) dan (2) UU LLAJ
[7] Pasal 233 ayat (3) UU LLAJ
[8] Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ
[9] Pasal 312 UU LLAJ
[10] Pasal 8 ayat (2) dan (3) Perkapolri 15/2013
[11] Pasal 35 ayat (1) Perkapolri 15/2013
[12] Pasal 35 ayat (2) Perkapolri 15/2013
[13] Pasal 39 ayat (1) Perkapolri 15/2013
[14] Pasal 39 ayat (2) Perkapolri 15/2013
[15] Pasal 40 ayat (1) Perkapolri 15/2013
[16] Pasal 40 ayat (2) Perkapolri 15/2013
[17] Pasal 64 dan 65 Perkapolri 15/2013
[18] Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ
[19] Pasal 229 ayat (2) jo. Pasal 236 ayat (2) UU LLAJ
[20] Pasal 240 UU LLAJ