Kenegaraan

Cara Pindah Kewarganegaraan WNI menjadi WNA

Bacaan 7 Menit
Cara Pindah Kewarganegaraan WNI menjadi WNA

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan mengenai pindah kewarganegaraan. Ayah kandung saya adalah warga negara Malaysia. Jika saya yang WNI ini ingin pindah kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan Malaysia, apa saja persyaratannya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Jika Anda ingin berpindah kewarganegaraan dari yang semula Warga Negara Indonesia (“WNI”) menjadi Warga Negara Asing (“WNA”), maka Anda perlu memperhatikan aturan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

WNI yang telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, dapat mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan kepada Presiden.

Bagaimana prosedurnya? Lalu, dokumen apa sajakah yang dibutuhkan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Syarat dan Prosedur Pindah Kewarganegaraan yang ditulis oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 September 2017.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan Anda sudah berusia 18 tahun dan menetap di Malaysia. Untuk itu, kami akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (“PP 2/2007”).

Dalam artikel ini, kami akan membahas dari aspek kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam proses pengalihan kewarganegaraan Anda, karena perolehan kewarganegaraan asing merupakan kewenangan negara asing tersebut, dalam hal ini Malaysia.

Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Secara hukum, Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:[1]

  1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
  2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
  3. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
  4. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI;
  5. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  6. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  7. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
  8. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Selain itu, WNI dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.[2]

Jadi, merujuk pada ketentuan di atas, Anda dapat dinyatakan kehilangan kewarganegaraan WNI oleh Presiden atas permohonan Anda sendiri, dengan catatan Anda sudah berusia 18 tahun/ kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Sehingga, sebelum mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan, Anda harus mengurus permohonan kewarganegaraan di negara yang dituju terlebih dahulu, dalam hal ini Malaysia, agar kehilangan kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak menjadikan status Anda menjadi tanpa kewarganegaraan.

Lantas, bagaimana prosedur permohonan kehilangan kewarganegaraan tersebut? Berikut kami sajikan pembahasannya.

Cara Mengajukan Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan

  1. Pengajuan permohonan kehilangan kewarganegaraan

Pemohon mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia secara tertulis kepada Presiden melalui menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam hal ini yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”).[3]

Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:[4]

  1. nama lengkap;
  2. tempat dan tanggal lahir;
  3. alamat tempat tinggal;
  4. pekerjaan;
  5. jenis kelamin;
  6. status perkawinan pemohon;
  7. dan alasan permohonan.

Permohonan tersebut dilampiri dengan:[5]

  1. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
  2. fotokopi akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
  3. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
  4. surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing; dan
  5. pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 lembar.

Permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.[6]

  1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan

Selanjutnya, perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.[7]

Dalam hal permohonan belum lengkap, perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada pemohon dalam waktu maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.[8]

Dalam hal permohonan telah lengkap, perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu maksimal 2 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.[9]

  1. Pemeriksaan permohonan

Menteri memeriksa permohonan yang sudah lengkap dalam waktu maksimal 14 hari setelah menerima permohonan dari perwakilan Republik Indonesia.[10]

Dalam hal permohonan belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan tersebut kepada perwakilan Republik Indonesia dalam waktu maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.[11]

Dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.[12]

  1. Penetapan keputusan kehilangan kewarganegaraan

Selanjutnya, Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.[13]

Petikan keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia maksimal 14 hari sejak tanggal keputusan Presiden ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Perwakilan Republik Indonesia.[14]

Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan tersebut kepada pemohon maksimal 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan Presiden diterima.[15]

  1. Pengumuman kehilangan kewarganegaraan

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.[16]

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI Menjadi WNA

Selanjutnya, Anda harus mencatatkan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA tersebut kepada perwakilan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Adminduk:

Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Perwakilan Republik Indonesia setempat kemudian menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.[17]

Pelepasan kewarganegaraan Indonesia diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.[18]

Berdasarkan pemberitahuan itu, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.[19]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

[1] Pasal 31 ayat (1) PP 2/2007

[2] Pasal 31 ayat (2) PP 2/2007

[3] Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 PP 2/2007

[4] Pasal 35 ayat (2) PP 2/2007

[5] Pasal 35 ayat (3) PP 2/2007

[6] Pasal 35 ayat (4) PP 2/2007

[7] Pasal 36 ayat (1) PP 2/2007

[8] Pasal 36 ayat (2) PP 2/2007

[9] Pasal 36 ayat (3) PP 2/2007

[10] Pasal 37 ayat (1) PP 2/2007

[11] Pasal 37 ayat (2) PP 2/2007

[12] Pasal 37 ayat (3) PP 2/2007

[13] Pasal 38 ayat (1) PP 2/2007

[14] Pasal 38 ayat (2) PP

[15] Pasal 38 ayat (3) PP 2/2007

[16] Pasal 39 PP 2/2007

[17] Pasal 54 ayat (2) UU Adminduk

[18] Pasal 54 ayat (3) UU Adminduk

[19] Pasal 54 ayat (4) UU Adminduk