Kenegaraan

Langkah Hukum Jika Rekam Medis Karyawan Terbongkar

Bacaan 9 Menit
Langkah Hukum Jika Rekam Medis Karyawan Terbongkar

Pertanyaan

Apakah ada sanksi bagi rumah sakit yang tidak menjaga hasil medis dari pasien? Seorang teman melakukan serangkaian medical check-up (MCU) atas arahan kantornya. Dalam tes tersebut, ia dinyatakan positif HIV. Ketika hasil MCU keluar, ia sedang bekerja sehingga istrinya yang mengambilnya ke RS. Sang istri ke RS dan hanya menyebutkan nama sang suami tanpa dikonfirmasi pertanyaan apapun. Sehingga yang tahu terlebih dulu mengenai positif HIV adalah sang istri. Secara psikis, teman saya dan istrinya belum siap, sehingga down dan stress. Semua softfile hasil MCU langsung dikirim oleh RS ke HRD perusahaan. Apakah ini menyalahi aturan ketenagakerjaan? Mengingat ada hak individu dari penderita HIV yang harus dihormati. Karena kita tahu di Indonesia mengenai stigma negatif dan diskriminasi terhadap ODHA masih sangat tinggi.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang melanggar kewajiban tersebut dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
 
Di sisi lain, perusahaan termasuk pihak yang dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pekerjanya.
 
Namun demikian, perusahaan juga berkewajiban menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan berkala.
 
Lalu, bagaimana jika perusahaan tidak memiliki pedoman tersebut dan berakibat pada terbongkarnya rekam medis karyawannya? Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Rekam Medis dan Rahasia Kedokteran
Masalah rekam medis dan rahasia kedokteran pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU 29/2004”).
 
Pasal 48 UU 29/2004 mengatur bahwa:
 
  1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
  2. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
 
Selain itu, setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.[1]
 
Yang Berhak atas Berkas dan Isi Rekam Medis
Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.[2]
 
Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis (“Permenkes 269/2008”) kemudian kembali menegaskan bahwa:
 
  1. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.
  2. Isi rekam medis merupakan milik pasien.
  3. Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.
  4. Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.
 
Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai:[3]
  1. pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
  2. alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi;
  3. keperluan pendidikan dan penelitian;
  4. dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan; dan
  5. data statistik kesehatan.
 
Perlu Anda ketahui, Pasal 12 ayat (4) Permenkes 269/2008 mengatur bahwa ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau disalin oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.
 
Dengan demikian, pada dasarnya sangat dimungkinkan seorang istri untuk menerima ringkasan rekam medis suaminya.
 
Terkait permintaan medical check-up dari perusahaan, Pasal 10 ayat (2) Permenkes 269/2008 mengatur bahwa:
 
Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:
  1. untuk kepentingan kesehatan pasien;
  2. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
  3. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
  4. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  5. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
 
Menurut hemat kami, institusi yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d Permenkes 269/2008 di atas juga dapat mencakup perusahaan.
 
Selain itu, patut dipahami bahwa Pasal 12 ayat (4) Permenkes 269/2008 menegaskan bahwa ringkasan rekam medis juga dapat diberikan, dicatat, atau disalin oleh orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien.
 
Kami asumsikan perusahaan telah meminta persetujuan teman Anda sebelum melaksanakan medical check-up tersebut yang mencakup pula pemberian izin atau kuasa dari teman Anda kepada perusahaan untuk mendapatkan ringkasan rekam medis pekerjanya.
 
Maka, sebenarnya perusahaan memiliki alas hukum untuk mendapatkan ringkasan rekam medis teman Anda berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf d dan Pasal 12 ayat (4) Permenkes 269/2008.
 
Dugaan Pembukaan Informasi yang Bukan untuk Publik
Apabila terdapat dugaan kesalahan pengelolaan rekam medis oleh rumah sakit, sehingga bocor ke pihak lain, maka rumah sakit diduga melanggar, di antaranya, Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) yang menyatakan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, seperti riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
 
Yang dimaksud sebagai badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.[4]
 
Berdasarkan kriteria tersebut, menurut hemat kami, rumah sakit milik pemerintah dapat dikategorikan sebagai badan publik, sehingga tunduk pada ketentuan Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP di atas.
 
Sedangkan bagi rumah sakit swasta dapat dikaitkan dengan pendapat Arwani Thomafi dalam artikel Yuk Simak, Perlindungan Data Pribadi yang Tersebar di Beberapa UU.
 
Menurutnya, pemegang/pengelola akses data pribadi, tak hanya oleh instansi pemerintah, tetapi termasuk juga lembaga swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk.
 
Pasal 54 ayat (1) UU KIP kemudian mengatur bahwa:
 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 
Ketentuan ini sendiri berlaku bagi orang perseorangan atau kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.[5]
 
Hal ini, menurut hemat kami, menegaskan keberlakuan Pasal 54 ayat (1) UU KIP bagi rumah sakit swasta, bukan hanya bagi rumah sakit milik pemerintah.
 
Selain itu, sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel Hak Pasien dan Keluarganya Atas Rekam Medis, teman Anda juga dapat mengugat atau menuntut rumah sakit secara perdata maupun pidana serta mengajukan gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen, karena pasien rumah sakit, seperti teman Anda, dapat dikategorikan sebagai konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 
Rekam Medis dalam Hubungan Ketenagakerjaan
Sebagaimana diterangkan di atas, hasil medical check-up yang diselenggarakan perusahaan dapat diberikan kepada perusahaan sepanjang memenuhi syarat tertentu.
Pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan perusahaan bagi pekerjanya pun telah dimungkinkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja (“Permenaker 2/1980”).
 
Kami asumsikan, bahwa teman yang Anda maksud telah menjadi pekerja di dalam perusahaan, sehingga terhadapnya dapat berlaku ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan berkala.
 
Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter.[6]
 
Pemeriksaan kesehatan berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan.[7]
 
Pemeriksaan kesehatan berkala meliputi fisik lengkap kesegaran jasmani, rontgen paru-paru bila memungkinkan, dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.[8]
 
Apabila ditemukan kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan kesehatan pada tenaga kerja pada pemeriksaan berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-sebabnya untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja.[9]
 
Wewenang untuk mengatur mekanisme pemeriksaan kesehatan memang diserahkan kepada perusahaan yang bekerja sama dengan dokter.
 
Hal tersebut tercermin dalam Pasal 3 ayat (4) dan (5) Permenaker 2/1980 yang mengatur bahwa:
 
  1. Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan yang ada.
  2. Pedoman Pemeriksaan kesehatan berkala dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam Keselamatan kerja.
 
Namun, jika perusahaan mendapatkan ringkasan rekam medis tidak berdasarkan ketentuan dan teman Anda mengalami kerugian akibat terbongkarnya rekam medis yang memuat diagnosis HIV tersebut, menurut hemat kami, timbul potensi perselisihan hak antara teman Anda sebagai pekerja dengan perusahaan yang dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”).
 
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[10]
 
Dalam hal ini, menurut hemat kami, hak teman Anda yang terlanggar oleh pemberi kerja adalah terkait hak atas kerahasiaan rekam medis.
 
Sementara, perusahaan patut diduga pula tidak memiliki pedoman pemeriksaan kesehatan berkala yang baku dan/atau tidak pula memiliki persetujuan pekerja yang memberi izin atau kuasa kepada perusahaan untuk mendapatkan ringkasan rekam medis.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 46 ayat (1) UU 29/2004 dan penjelasannya
[2] Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU 29/2004
[3] Pasal 13 ayat (1) Permenkes 269/2008
[4] Pasal 1 angka 3 UU KIP
[5] Penjelasan Pasal 54 ayat (1) UU KIP
[6] Pasal 1 huruf b Permenaker 2/1980
[7] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 2/1980
[8] Pasal 3 ayat (3) Permenaker 2/1980
[9] Pasal 3 ayat (6) Permenaker 2/1980
[10] Pasal 1 angka 2 UU 2/2004