Pidana

Pedofilia Menurut Hukum Indonesia

Bacaan 19 Menit
Pedofilia Menurut Hukum Indonesia

Pertanyaan

Bagaimana pengaturan tentang pedofilia yang disebut sebagai tindak pidana dalam peraturan hukum di Indonesia? Dan apa sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Kamis, 04 Juli 2013.

 

Intisari:

 

 

Pedofilia adalah kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.

 

Apa jerat pidana bagi pelaku pedofilia? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pedofilia Menurut KBBI dan Kamus Kesehatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pedofilia adalah kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual.

 

Sementara, menurut kamuskesehatan.com, pedofilia adalah:

 

“…aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas pedofilia hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak.”

 

Pedofilia Menurut KUHP

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.

 

Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo (hal. 212), istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan namun di undang-undang disebutkan sendiri.

 

Dahulu, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), perbuatan cabul, termasuk terhadap anak di bawah umur, diatur dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

 

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1.    barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2.    barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

3.    barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

 

Sedangkan, ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

 

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

 

Pedofilia Menurut UU Perlindungan Anak

Namun, sejak diberlakukannya UU Perlindungan Anak yang merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.[1]

 

Kemudian, terkait ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak, terdapat dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU 35/2014 yang berbunyi:

 

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

 

Pasal 81

(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

 

Pasal 82

(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Contoh Kasus 

Contoh kasus pencabulan terhadap anak dapat kita temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor /Pid.Sus/2015/PN-KNG. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul” berdasarkan Pasal 82 UU 35/2014. Dalam pertimbangannya, hakim antara lain mengatakan bahwa korban dari perilaku pedofilia adalah anak-anak dan setiap anak harus mendapatkan perlindungan selama masa tumbuh kembangnya. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 10juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

Referensi:

1.    R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

2.    http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedofilia, diakses pada 21 Februari 2017 pukul 16.12 WIB

3.    kamuskesehatan.com, diakses pada 21 Februari 2017 pukul 16.26 WIB

 

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor /Pid.Sus/2015/PN-KNG.



[1] Pasal 1 angka 1 UU 35/2014