Sanksi Jika Parpol Menarik Dukungan Pada Calon Kepala Daerah

Bacaan 7 Menit
Sanksi Jika Parpol Menarik Dukungan Pada Calon Kepala Daerah
Pertanyaan

Apakah ada sanksi pidana maupun perdata bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakilnya dalam Pilkada, tapi kemudian partai politik atau gabungan partai politik itu menarik kembali dukungannya kepada pasangan calon tersebut?

 

Intisari Jawaban
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 
Apa sanksi yang dapat dijatuhkan pada partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calonnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.