Intisari :
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Ulasan :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa terdapat perjanjian jual beli antara Anda dan atasan Anda yang terlihat dari penerimaan pembayaran angsuran dan sepeda motor yang telah diserahkan atau berada dalam penguasaan atasan Anda. Namun perjanjian jual beli tersebut belum selesai terlaksana (pembayaran kredit belum selesai sampai dengan balik nama atas nama atasan Anda).
Tuntutan Pidana
Atas perbuatan atasan Anda yang tidak kunjung membayar angsuran kredit motor tersebut, Anda dapat menuntut atasan Anda dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).
Tindakan atasan Anda dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP yang merumuskan mengenai tindak pidana penggelapan, rumusannya adalah sebagai berikut:
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.[1]
Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel
Penggelapan dan Penipuan, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.
Atasan Anda dapat dikenakan Pasal 372 KUHP (pidana penggelapan) jika memang sejak awal atasan Anda berniat untuk menyelesaikan jual beli sepeda motor tersebut. Penguasaan tersebut sah dengan ia membayar angsuran pertama dan kedua, namun di tengah perjalanan, atasan Anda tidak menyelesaikan jual beli tersebut, tetapi tetap menguasai sepeda motor Anda.
Sebagai referensi, Anda dapat simak
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 998/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. Dalam kasus ini, cara yang digunakan oleh terdakwa untuk menguasai barang adalah meminjam sebuah sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengantarkan anak dari terdakwa. Pasal yang digunakan dalam dakwaan penuntut umum adalah Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Namun pada tuntutannya, penuntut umum menggunakan Pasal 372. Karena unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 terpenuhi seluruhnya dalam kasus tersebut, maka majelis hakim mengabulkan tuntutan tersebut.
Gugatan Perdata (Wanprestasi)
Selain mengajukan tuntutan pidana, Anda juga dapat mengajukan gugatan perdata dengan mendasarkan pada Pasal 1328
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang sesuai terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (hal. 340), menjelaskan sebagai berikut:
Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.
Seperti yang dikutip pada artikel
Bisakah Kasus Penipuan Diproses Hukum Pidana dan Perdata Secara Bersamaan?, R. Subekti dalam
Hukum Perjanjian (hal. 24) menjelaskan bahwa penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.
Atau Anda juga dapat menggunakan ketentuan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut:
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
Tidak ditepatinya janji untuk membayar yaitu pembayaran yang telat pada angsuran pertama dan kedua, serta tidak dibayarnya angsuran keempat dan kelima dapat dijadikan dasar bahwa tidak dipenuhinya suatu perikatan. Maka Anda dapat menggugat atasan Anda atas dasar wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian jual beli antara Anda dan atasan Anda.
Sebagai informasi tambahan, tidak ada aturan yang mengharuskan Anda mengajukan tuntutan pidana terlebih dahulu, atau gugatan perdata terlebih dahulu, namun apabila Anda mengajukan tuntutan pidana terlebih dahulu, Anda lebih mempunyai kedudukan hukum dengan adanya putusan hakim (apabila pihak Anda dimenangkan) untuk menjadi dasar dalam pembuktian gugatan perdata atau setidak-tidaknya dapat meminimalisir gugatan perdata Anda dinyatakan terlalu dini untuk diajukan (premature), sehingga dapat mengakibatkan gugatan Anda dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).
Jadi menjawab pertanyaan Anda, upaya yang dapat dilakukan terhadap atasan Anda adalah mengajukan tuntutan pidana dengan didasarkan pada Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan atau Anda juga dapat mengajukan gugatan perdata atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh atasan Anda dengan didasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Subekti. 1990. Hukum Perjanjian, PT. Internusa : Jakarta.
