Atribusi kewenangan Menteri membentuk Peraturan Menteri oleh UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan...
Praktik delegasi dari undang-undang untuk membentuk Peraturan Menteri telah melampaui ketentuan yang...
Secara operasional, koeksistensi hukum nasional mencegah benturan tiga pilar hukum pembentuk hukum n...
Menurut Gratianus, kebijakan ini bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti ...
Konsep hukum tata negara darurat di Indonesia menggunakan model legislatif, sehingga ada proses chec...
Mengacu pada perkembangan regulasi dan institusi pada pengelolaan hulu migas nasional berdasarkan Pa...
Legaltech bisa menghindari berbagai masalah perancangan undang-undang terutama untuk menjamin harmon...
Rahmat Dwi Putranto yang juga CEO LegalGo & Ketua Yayasan STIH IBLAM saat menyampaikan kesimpulan di...