Untuk itu, Bareskrim menjalin kerja sama dengan PPATK untuk mengungkap adanya indikasi TPPU. "Sebetulnya kenapa kita bisa berhasil mengungkap kasus-kasus ini karena kita ada informasi intelijen,” ujarnya.
Dia memaparkan sejumlah tahapan dalam mengungkap tabir kasus TPPU. Antara lain harus disusun informasi hasil analisis PPATK dalam bentuk laporan informasi (LI) sebagai bentuk produk intelijen. Selanjutnya, melengkapi administrasi penyelidikan yang diperlukan seperti surat perintah penyelidikan, dan lain sebagainya. “Barulah kemudian dapat menyusun rencana penyelidikan berdasarkan rencana dan langkah tindak lanjut yang dirumuskan saat melakukan analisis terhadap hasil analisis PPATK.”
Dalam memberantas TPPU, setidaknya ada lima tantangan utama yang harus dihadapi. Pertama, perkembangan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi dimana kemudahan transaksi keuangan yang disediakan oleh penyedia jasa perbankan memberi dampak terhadap kemudahan dan kecepatan transaksi, sehingga sulit dicegah, dilacak dan dikejar. Kedua, munculnya transaksi keuangan model baru yang terus berkembang seperti contohnya kripto.
Ketiga, transaksi keuangan menggunakan rekening pihak lain (nominee). Keempat, transaksi keuangan melalui penyedia jasa keuangan non bank seperti jasa penukaran uang (money changer), jasa pengiriman uang (money remittance), jasa pembiayaan (finance), asuransi, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Kelima, sebagian pelaku tindak pidana pencucian uang menghindari transaksi melalui jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga memilih melakukan transaksi keuangan tunai (cash basis) agar tidak mudah dilacak.
"Jadi, hubungan kami dengan PPATK dan Kejaksaan terus dikembangkan agar dalam menindak TPPU ini dapat lebih baik terutama terkait tracing asset yang sangat penting. Diharapkan informasi yang diterima itu sangat cepat dalam penanganannya karena penting bagaimana mengembalikan uang kejahatan itu kepada yang berhak, ini akan menjadi atensi kami untuk mencari harta yang bermasalah," tutupnya.