Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan merevisi kenaikan UMP Jakarta dari Rp4.453.935 menjadi Rp4.641.854 terus diprotes kalangan pengusaha. Ketua Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Apindo Jakarta, Nurjaman mengatakan sikap Apindo terhadap kebijakan itu masih sama yakni keberatan. Dia menyebut sedikitnya ada 2 alasan Apindo menolak revisi kenaikan UMP itu.
Pertama, kenaikan UMP yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 tidak sesuai dengan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Apalagi, peraturan itu tidak memasukan PP No.36 Tahun 2021 dalam bagian konsideran.
Kedua, Kepgub No.1517 Tahun 2021 itu tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta tertanggal 15 November 2021. Rekomendasi itu merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dimana unsur pengusaha dan pemerintah mengusulkan UMP tahun 2022 sebesar Rp4.453.935 dan unsur pekerja/buruh Rp4.573.845. Usulan unsur pemerintah dan pengusaha itu yang kemudian ditetapkan sebagai UMP Jakarta tahun 2022 melalui Kepgub No.1395 Tahun 2021 yang selanjutnya dicabut.
Sebelum Kepgub No.1517 Tahun 2021 beredar, Nurjaman mengatakan Apindo telah melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang isinya meminta agar kebijakan itu tidak diterbitkan. Setelah aturan itu dipublikasi, Apindo juga melayangkan surat serupa yang isinya mendesak Gubernur mencabut Kepgub yang diterbitkan 16 Desember 2021 itu.
“Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan upaya hukum ke PTUN Jakarta dan upaya hukum lain yang memungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Nurjaman konferensi pers yang digelar secara daring dan luring, Kamis (30/12/2021). (Baca Juga: Begini Bunyi Kepgub DKI Jakarta Tentang Revisi UMP 2022)
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur pengusaha dari perwakilan Kadin, Heber Simbolon, berharap iklim usaha dan investasi di Jakarta berjalan baik dan kondusif. “Kami berharap tahun 2022 perekonomian di Jakarta bisa lebih maju dan juga rakyatnya,” harapnya.
Sebagai informasi, konsideran menimbang Kepgub DKI Jakarta No.1517 Tahun 2021 tidak mencantumkan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam konsideran Kepgub tersebut penetapan UMP Jakarta 2022 disebut sebagai upaya untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional guna menjaga daya beli buruh agar tidak turun.