“Sebagai perwakilan yang mewakili kepentingan umum, saya diberikan misi besar untuk menegakkan keadilan, menjamin Hak Asasi Manusia serta melindungi komunitas dan lingkungan tempat tinggal saya dari Kejahatan. Sebagai jaksa pemberani yang menghalau kegelapan ketidakadilan, seorang jaksa ramah yang peduli terhadap mereka yang tidak berdaya dan terpinggirkan, penuntut umum yang tidak memihak dan hanya mengikuti kebenaran, dan seorang jaksa yang baik yang lebih tegas terhadap diri sendiri, Saya dengan sungguh-sungguh berjanji atas kehormatan saya untuk mengabdi kepada rakyat dan negara dengan segenap kekuatan dari awal hingga akhir".
Kalimat di atas adalah sebagian dari sumpah yang wajib diucapkan para jaksa Korea Selatan saat pelantikan setelah lulus seleksi dan mengikuti pendidikan prajaksa. Saya berkesempatan berkunjung ke Supreme Prosecutors Office (SPO) Republik Korea pada awal Maret 2024 lalu. Kunjungan ini bersama delegasi dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terpampang di salah satu dinding SPO dua misi mereka secara tegas: menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat Korea serta melindungi masyarakat dan keluarganya dari segala bentuk kejahatan. Di dinding yang sama tertulis bagaimana Kejaksaan Korea berkomitmen menegakkan prinsip negara hukum: menjaga kebebasan dan demokrasi masyarakat Korea serta melindungi kelompok rentan secara sosial .
Baca juga:
- Putusan MK Soal Pejabat Jaksa Agung non Parpol, Perkuat Independensi Kejaksaan
- Program Prioritas Biro Perencanaan Kejaksaan, Termasuk Peningkatan Kesejahteraan Jaksa
- Kejaksaan Agung-Hukumonline Komitmen Dukung Pengembangan SDM Berkualitas
Tidak heran, jika kita pernah atau sering menontonfilm atau drama Korea bertema hukum dan kriminal, dengan mudah akan kita temui peran jaksa sebagai penuntut umum yang dominan dalam proses peradilan pidana. Peran jaksa dalam sistem hukum Korea sangat krusial. Mereka bertugas tidak hanya dalam investigasi kejahatan dan penuntutan pidana. jaksa di Korea juga mengarahkan dan mengawasi petugas polisi khusus, mengajukan permintaan penetapan ke pengadilan, serta mengarahkan dan mengawasi eksekusi putusan. Selain itu, jaksa di sana juga terlibat dalam proses litigasi administratif mewakili negara.
Wakil Direktur Sangkyoo IM dari Divisi Kerja Sama Internasional SPO menyebut bahwa sistem hukum Republik Korea dirancang untuk memiliki mekanisme check and balance. Polisi memulai sebagian besar penyelidikan dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan awal terkait kasus. Selanjutnya Jaksa berperan meninjau, memerintahkan investigasi tambahan, dan mengajukan kasus ke pengadilan. Khusus kejahatan tertentu—seperti korupsi tingkat tinggi, kejahatan ekonomi, bahkan kasus obstruction of justice dan kejahatan yang dilakukan oleh petugas polisi—, jaksa dapat langsung memulai penyidikan dengan atau tanpa laporan dari korban.
Struktur dan Sistem Kepegawaian
Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Direktur Departemen Kerja Sama dan Koordinasi SPO, Kyooyoung Song, Kejaksaan Korea Selatan memiliki struktur organisasi yang luas. Kejaksaan Agung ada di puncak hierarki, diikuti oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan di level distrik. Kejaksaan Agung Korea (SPO) mengarahkan dan mengawasi Kejaksaan di seluruh negeri termasuk proses penyelidikan mereka. Kejaksaan Tinggi (High Prosecutor's' Office/HPO) menangani kasus di level banding dan memimpin litigasi negara dan kasus administratif. Kejaksaan Distrik dan Cabang menangani penyelidikan, penuntutan, dan kasus persidangan, dengan departemen khusus seperti kriminal, anti-korupsi, keamanan publik, narkotika, dll.
Untuk mengatasi kejahatan yang semakin kompleks, beberapa Kejaksaan Distrik juga memiliki spesialisasi tertentu. Misalnya Kejaksaan di Seoul Selatan yang fokus pada kejahatan keuangan dan sekuritas, Kejaksaan di Seoul Barat fokus pada kejahatan makanan dan obat, Kejaksaan di Seoul Timur fokus pada kejahatan siber, Kejaksaan di Suwon fokus pada kejahatan industri dan teknologi, Kejaksaan di Uijeongbu fokus pada kejahatan lingkungan, Kejaksaan di Daejeon fokus pada kejahatan paten, dan Kejaksaan di Busan fokus pada kejahatan maritim.