​​​​​​​Dari Cara Lapor Advokat yang Langgar Kode Etik Hingga Biaya Perceraian
10 Artikel Klinik Terpopuler:

​​​​​​​Dari Cara Lapor Advokat yang Langgar Kode Etik Hingga Biaya Perceraian

Hukumnya jika lahan objek kerja sama dijual diam-diam oleh ahli waris hingga bisakah orang tua menolak vaksin untuk anak turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
​​​​​​​Dari Cara Lapor Advokat yang Langgar Kode Etik Hingga Biaya Perceraian
Hukumonline

Secara konsisten, kami Klinik Hukumonline senantiasa menyajikan ragam informasi hukum berkualitas dalam bentuk artikel ringkas dan mudah dicerna masih terus diproduksi oleh Klinik Hukumonline dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang semakin #MelekHukum. Selain itu, kami juga memproduksi berbagai infografis dan video YouTube.

Atau buat kamu penikmat Podcast, ragam obrolan hukum bisa pula kamu dengarkan di Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia. Selain itu, dalam rangka memberikan jawaban secara cepat dan akurat, kami juga memiliki chatbotLegal Intelligent Assistant (LIA) yang bisa menjawab pertanyaan kamu.

Dari pemantauan sepekan terakhir, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari cara lapor advokat yang langgar kode etik hingga biaya perceraian. Simak terus sampai akhir ya!

  1. Bolehkah Mempekerjakan Kembali Pensiunan?

Sebuah perusahaan hendak mempekerjakan kembali pensiunan, bolehkah? Sejauh hukum yang berlaku, tidak ada larangan mempekerjakan kembali pensiunan. Meski tak dilarang, pensiunan tersebut sebaiknya dipekerjakan sebagai karyawan tetap atau kontrak?

  1. Jika Lahan Objek Kerja Sama Dijual Diam-Diam oleh Ahli Waris

Sebuah lahan pasar dikelola secara bersama-sama. Namun suatu ketika, pemilik lahan meninggal dunia dan lalu salah satu ahli warisnya menjual lahan tersebut dan mengambil alih lahan pasar. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan atas kejadian ini?

  1. Mengenal Pengadilan Ad Hoc dan Hakim Ad Hoc di Indonesia

Pengadilan ad hoc adalah pengadilan yang bersifat sementara dan khusus untuk menangani perkara tertentu. Begitu pula dengan hakim ad hoc bersifat sementara yang punya keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk mengadili perkara. Di mana ketentuan yang mengatur pengadilan ad hoc dan hakim ad hoc?

  1. Cara Melaporkan Advokat yang Melanggar Kode Etik

Pada dasarnya setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat. Jika advokat melanggar kode etik profesi advokat, bagaimana cara melaporkan advokat yang bersangkutan? Ikuti petunjuknya di artikel ini ya.

  1. Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Saat mengurus perceraian, ada sejumlah biaya yang perlu dikeluarkan antara lain honorarium advokat jika menggunakan jasanya dan tentunya biaya panjar perkara di pengadilan. Berapa ya besarannya?

  1. Syarat dan Cara Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)

Sebagai perwujudan hak setiap penduduk termasuk anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah untuk didata identitasnya, bagi anak diberikan Kartu Identitas Anak (KIA). Bagaimana cara memperolehnya dan apa saja syarat memperoleh KIA?

  1. Ketentuan Gaji Dokter Spesialis dan Dokter Umum di Rumah Sakit

Ketentuan gaji dokter yang dipekerjakan di rumah sakit atas dasar perjanjian kerja pada prinsipnya ketentuan upahnya mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia juga telah memberikan acuan besaran pembayaran tarif jasa medik dokter. Berapa besarannya?

  1. Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMP dan UMK, maka yang berlaku adalah UMK. Mengapa?

  1. Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah

Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah. Bagaimana caranya? Masukan masyarakat bisa diberikan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

  1. Vaksin untuk Anak di Sekolah, Bisakah Orang Tua Menolaknya?

Vaksinasi untuk anak usia sekolah dasar merupakan bagian dari imunisasi rutin yang berbentuk imunisasi lanjutan dan bersifat wajib. Karena sifatnya yang wajib, secara hukum, bolehkah orang tua murid menolak pemberian vaksin untuk anak yang diselenggarakan di sekolah?

Nah itu dia 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.

Tags:

Berita Terkait