Menurut Ellydar, aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah dari kebijakan tersebut memunculkan kritik di mana-mana. Aturan tersebut dinilai terlambat dikeluarkan, akibatnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalami kegagapan dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan Covid-19 terkait kebijakan stabilitas sistem keuangan.
“Sekilas kita melihat bahwa kebijakan ini dirasa sangat positif dan dipandang sebagai salah satu cara penyelamatan keuangan negara. Namun, di sisi lain mempunyai dampak domino paling tidak dari aspek hukum yang dipandang menyelamatkan keuangan negara yang memungkinkan perubahan alokasi anggaran APBN untuk menanggulangi Covid-19, ujarnya.
Ellydar mencontohkan, dari segi substansi Perppu 1/2020 menyimpan problem hukum yang berpotensi memunculkan moral saling curiga, ketidaknyamanan dan terjadi korupsi karena hal ini tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana.
“Dari segi substansi, Perppu ini digunakan dalam menanggulangi kondisi Covid adalah suatu hal yang perlu diperhatikan. Perppu ini harus ditelaah lebih lanjut karena apakah pembentukan regulasi Perppu ini sudah memenuhi keadaan bahaya yang telah ditetapkan oleh presiden atau tidak,” katanya.
Dia melanjutkan, meski sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi tapi nyatanya kebijakan-kebijakan pemerintah belum sepenuhnya bersandar kepada moral dan etika daripada konstitusi. “Padahal yang kita ketahui bersama untuk mengatasi sebuah keadaan, tentu tidak diperkenankan dalam keadaan rasa yang memaksa dan keadaan yang berbahaya,” sambungnya.
Dia mengatakan untuk pelaksanaan konstitusi diperlukan etika dan moral, baik bagi penyelenggara negara bahwa sebenarnya konstitusi tidak hanya dapat dipahami secara yuridis tapi juga secara filosofis dan sosiologis.
Sejalan dengan peraturan pemerintah dalam meningkatkan pemulihan ekonomi nasional, sektor pariwisata yang paling berdampak yang seyogyanya memberikan pendapatan yang besar bagi negara, kini menjadi perhatian penuh pemerintah untuk memulihkan sektor ini.