Pengamat energi dari Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, melihat ada gelagat tujuan tertentu di balik penunjukan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN), Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Menurutnya, hal itu membuat publik bertanya, penunjukan itu untuk menjaga kedaulatan bangsa atau menjadi bodyguard Freeport.
"Ini tujuannya menjaga kedaulatan bangsa atau menjadi bodyguard Freeport?," kata Iwa di Jakarta, Jumat (9/1).
Berdasarkan catatannya, Iwa melihat banyak pihak yang menjadi pelindung Freeport di Indonesia. Iwa melihat peran tentara memang cukup kuat dalam lingkaran bisnis perusahaan tambang raksasa asal Amerika itu. Hal ini, menurut Iwa, karena pembagian keuntungan atas eksploitasi kekayaan alam di tambang Freeport selama ini tidak memihak bangsa Indonesia.
“Saya aneh saja orang BIN ditunjuk menjadi presiden direkturnya. Ini hanya dugaan saja, karena saya heran BIN bisa berkarir menjadi entrepreneur," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Freeport telah menunjuk Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur. Penunjukan itu diumumkan menyusul Presiden Direktur terdahulu, Rozik B. Soetjipto, yang segera memasuki masa pensiun. Maroef merupakan Wakil Kepala BIN selama periode 2011-2014. Sebelumnya, Maroef berkarir cukup panjang dalam korps TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.
Dalam keterangan persnya, Maroef mengatakan ia berharap selama memimpin Freeport pihaknya bisa bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Ia mengatakan akan fokus mengembangkan tambang baru di Papua. Dengan demikian, menurutnya Freeport bisa memberikan manfaat bagi karyawan, masyarakat, dan pemerintah.
“Saya menerima kesempatan memimpin Freeport dan berharap dapat bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan sejalan dengan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua,” ujar Maroef.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar menegaskan bahwa Maroef bukanlah wakil pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, penetapan Maroef tidak atas permintaan khusus pemerintah. Hal ini menurutnya berbeda dengan klausul pengisian jajaran direksi di perusahaan tersebut sebagai wakil pemerintah yang masih dibicarakan dalam renegosiasi kontrak karya.
"Pemerintah tidak ikut-ikut dalam pemilihan presiden direktur mereka," kata dia.
Dia menambahkan, terkait keinginan pemerintah yang ingin memiliki wakil di jararan direksi Freeport, masih dibicarakan. Hal itu masih dalam taraf pembahasan draf amandemen kontrak. Sukhyar menegaskan, selaku pemegang saham, pemerintah sudah selayaknya memiliki wakilnya di jajaran direksi Freeport.
Sementara itu, menurut Sukhyar, penetapan jajaran direksi merupakan keputusan para pemegang saham PT Freeport Indonesia. Saat ini, komposisi saham perusahaan tersebut mayoritas dimiliki oleh induknya, Freeport McMoran yakni sebanyak 90,64% saham. Sedangkan Pemerintah Indonesia hanya menggenggam sebanyak 9,36% saham.
Sukhyar menuturkan, memang sebagai pemegang saham pemerintah ikut membahas penetapan Maroef sebagai calon nahkoda baru. Pasalnya, pembahasan itu dibicarakan dalam rapat pemegang saham. Namun, sebagai pemegang saham mayoritas, Freeport McMoRan yang paling punya peran terkait hal itu.
"Pemilihan direksi harus lewat persetujuan pemegang saham, memang pada akhirnya pemilik mayoritas yang lebih menentukan," ujar Sukhyar.
"Ini tujuannya menjaga kedaulatan bangsa atau menjadi bodyguard Freeport?," kata Iwa di Jakarta, Jumat (9/1).
Berdasarkan catatannya, Iwa melihat banyak pihak yang menjadi pelindung Freeport di Indonesia. Iwa melihat peran tentara memang cukup kuat dalam lingkaran bisnis perusahaan tambang raksasa asal Amerika itu. Hal ini, menurut Iwa, karena pembagian keuntungan atas eksploitasi kekayaan alam di tambang Freeport selama ini tidak memihak bangsa Indonesia.
“Saya aneh saja orang BIN ditunjuk menjadi presiden direkturnya. Ini hanya dugaan saja, karena saya heran BIN bisa berkarir menjadi entrepreneur," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Freeport telah menunjuk Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur. Penunjukan itu diumumkan menyusul Presiden Direktur terdahulu, Rozik B. Soetjipto, yang segera memasuki masa pensiun. Maroef merupakan Wakil Kepala BIN selama periode 2011-2014. Sebelumnya, Maroef berkarir cukup panjang dalam korps TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.
Dalam keterangan persnya, Maroef mengatakan ia berharap selama memimpin Freeport pihaknya bisa bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Ia mengatakan akan fokus mengembangkan tambang baru di Papua. Dengan demikian, menurutnya Freeport bisa memberikan manfaat bagi karyawan, masyarakat, dan pemerintah.
“Saya menerima kesempatan memimpin Freeport dan berharap dapat bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan sejalan dengan pelaksanaan strategi investasi jangka panjang di Papua,” ujar Maroef.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar menegaskan bahwa Maroef bukanlah wakil pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, penetapan Maroef tidak atas permintaan khusus pemerintah. Hal ini menurutnya berbeda dengan klausul pengisian jajaran direksi di perusahaan tersebut sebagai wakil pemerintah yang masih dibicarakan dalam renegosiasi kontrak karya.
"Pemerintah tidak ikut-ikut dalam pemilihan presiden direktur mereka," kata dia.
Dia menambahkan, terkait keinginan pemerintah yang ingin memiliki wakil di jararan direksi Freeport, masih dibicarakan. Hal itu masih dalam taraf pembahasan draf amandemen kontrak. Sukhyar menegaskan, selaku pemegang saham, pemerintah sudah selayaknya memiliki wakilnya di jajaran direksi Freeport.
Sementara itu, menurut Sukhyar, penetapan jajaran direksi merupakan keputusan para pemegang saham PT Freeport Indonesia. Saat ini, komposisi saham perusahaan tersebut mayoritas dimiliki oleh induknya, Freeport McMoran yakni sebanyak 90,64% saham. Sedangkan Pemerintah Indonesia hanya menggenggam sebanyak 9,36% saham.
Sukhyar menuturkan, memang sebagai pemegang saham pemerintah ikut membahas penetapan Maroef sebagai calon nahkoda baru. Pasalnya, pembahasan itu dibicarakan dalam rapat pemegang saham. Namun, sebagai pemegang saham mayoritas, Freeport McMoRan yang paling punya peran terkait hal itu.
"Pemilihan direksi harus lewat persetujuan pemegang saham, memang pada akhirnya pemilik mayoritas yang lebih menentukan," ujar Sukhyar.