Ketimpangan antara kebutuhan pemerintah di tingkat pusat dengan daerah menjadikan kecemburuan. Setidaknya, kebijakan pusat dianggap tak berpihak ke masyarakat daerah. Sejumlah aspirasi dan permasalahan di daerah yang tidak terakomodir melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait kebutuhan daerah. Demikian sekelumit pandangan Komite II Dewan Perwakilan Daerah dalam konfrensi pers di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (11/4/2023) kemarin.
Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai menegaskan, angggota DPD acapkali menyampaikan berbagai aspirasi dari daerah. Tapi, ada kesan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tidak berpihak kepada masyarakat daeah. Mestinya kebijakan pusat mengedepankan kepentingan daerah.
“Ada kesan bahwa kebijakan-kebijakan pusat, apakah terkait pangan atau sumber daya alam, terkesan tidak berpihak ke masyarakat,” ujar senator asal Papua itu.
Baca juga:
- Mengenal Lebih dalam Kebijakan Publik dan Implementasinya
- Melihat Siklus Kebijakan Pemerintah yang Berujung Kegagalan
Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menambahkan, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah, kebijakan saat ini terlampu sentralistik alias terpusat dengan mengabaikan peran dari pemerintah daerah. Karenanya Bustami mengusulkan agar kebijakan-kebijakan tersebut perlu dievaluasi.
Sebab pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh pemerintah pusat, tidak memberikan kontribusi bagi daerah, justru malah merusak lingkungan. Dia mengingatkan, dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang notabene berada di berbagai daerah memiliki konsekuensi kerusakan alam
“Seperti soal kerusakan alam akibat eksploitasi yang tidak tahu sampai kapan, termasuk kerusakan-kerusakan jalan. Ini yang akan ditinjau ulang untuk meningkatkan peran daerah,” ujar senator asal lampung itu.