Dunia kepengacaraan Indonesia terluka karena advokat senior yang disegani, OC Kaligis, dan anak buahnya M Yagari Bhastara Guntur alias Gary, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersama kedua pengacara ini, KPK juga menetapkan tiga orang hakim, seorang panitera sebagai tersangka. Belakangan, kasus ini berkembang hingga ke Gubernur Sumatera Utara dan isterinya, serta Sekjen Partai Nasdem. Inilah sebagian peristiwa hukum yang terjadi sepanjang triwulan ketiga tahun 2015 (Juli-September).
Dunia kepengacaraan juga berduka karena advokat senior yang sangat disegani, Adnan Buyung Nasution, menghembuskan nafas terakhir. Kepergiannya meninggalkan banyak kenangan bagi banyak kalangan karena peran dan jasa-jasa Bang Buyung di dunia advokasi sejak 1970-an. Ia juga telah ‘melahirkan’ banyak advokat kondang di Tanah Air.
Pada triwulan ketiga itu pula perpecahan organisasi advokat makin terasa. Beberapa organisasi mengklaim sebagai pengurus Peradi yang sah. Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan yang dianggap sebagai ‘solusi’ pengambilan sumpah advokat. Langkah ini juga melengkapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut penyumpahan tak terkait dengan organisasi asal si advokat.
Di pengadilan, Mahkamah Agung juga menerbitkan beleid tentang gugatan sederhana alias small claim court yang memungkinkan para pihak beracara singkat tanpa didampingi advokat. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menjalankan asas peradilan singkat, murah, dan sederhana.
Dari dunia keuangan, Pemerintah memperluas cakupan kewajiban melapor jika mengetahui dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Profesi gatekeeper seperti advokat, notaris/PPAT, dan akuntan diwajibkan melapor ke PPATK lewat PP No. 43 Tahun 2015. Kebijakan ini akhirnya digugat seorang advokat ke Mahkamah Agung.
Itulah sebagian peristiwa hukum yang terjadi, yang menunjukkan benang merah tentang dunia advokat. Tentu saja, banyak peristiwa lain yang terjadi dan tidak ada hubungannya dengan dunia kepengacaraan. Semua peristiwa hukum itu ikut mewarnai dinamika hukum di Indonesia sepanjang Juli hingga September 2015.
Berikut rangkuman peristiwa hukum periode Juli – September 2015 berdasarkan pantauan hukumonline:
Dunia kepengacaraan juga berduka karena advokat senior yang sangat disegani, Adnan Buyung Nasution, menghembuskan nafas terakhir. Kepergiannya meninggalkan banyak kenangan bagi banyak kalangan karena peran dan jasa-jasa Bang Buyung di dunia advokasi sejak 1970-an. Ia juga telah ‘melahirkan’ banyak advokat kondang di Tanah Air.
Pada triwulan ketiga itu pula perpecahan organisasi advokat makin terasa. Beberapa organisasi mengklaim sebagai pengurus Peradi yang sah. Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan yang dianggap sebagai ‘solusi’ pengambilan sumpah advokat. Langkah ini juga melengkapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut penyumpahan tak terkait dengan organisasi asal si advokat.
Di pengadilan, Mahkamah Agung juga menerbitkan beleid tentang gugatan sederhana alias small claim court yang memungkinkan para pihak beracara singkat tanpa didampingi advokat. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menjalankan asas peradilan singkat, murah, dan sederhana.
Dari dunia keuangan, Pemerintah memperluas cakupan kewajiban melapor jika mengetahui dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Profesi gatekeeper seperti advokat, notaris/PPAT, dan akuntan diwajibkan melapor ke PPATK lewat PP No. 43 Tahun 2015. Kebijakan ini akhirnya digugat seorang advokat ke Mahkamah Agung.
Itulah sebagian peristiwa hukum yang terjadi, yang menunjukkan benang merah tentang dunia advokat. Tentu saja, banyak peristiwa lain yang terjadi dan tidak ada hubungannya dengan dunia kepengacaraan. Semua peristiwa hukum itu ikut mewarnai dinamika hukum di Indonesia sepanjang Juli hingga September 2015.
Berikut rangkuman peristiwa hukum periode Juli – September 2015 berdasarkan pantauan hukumonline:
| Juli | Peristiwa |
| 1 |
Bank Indonesia mengeluarkan aturan pengecualian penggunaan rupiah dalam transaksi di Indonesia. Pengecualian itu berlaku untuk beberapa transaksi di sektor energi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5593bb3bb6725/transaksi-tertentu-di-sektor-energi-diperbolehkan-tak-pakai-rupiah |
| 2 |
Komisi III DPR menyetujui enam orang hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Mereka adalah Maria Anna Samiyati, Yosran, Sunarto, Suhardjono, dan H.A. Mukti Arto. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5594d799afdc7/komisi-iii-berikan-persetujuan-enam-cha-jadi-hakim-agung |
| 7 |
Sejumlah praktisi hukum mendirikan Indonesia Jentera School of Law yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559c2de9cd26e/praktisi-hukum-kolaborasi-dirikan-jentera-law-school |
| 10 |
KPK menetapkan seorang advokat, M Yagari Bhastara Guntur alias alias Gary sebagai tersangka kasus penyuapan hakim PTUN Medan. Gary tertangkap OTT KPK. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559f65f1e471d/advokat-kantor-hukum-oc-kaligis-tersangka-penyuapan-ketua-ptun-medan |
| 13 |
Kementerian Perdagangan menyederhanakan proses impor barang tertentu dengan menghapus Nomor Pengenal Importir Khusus. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a38a5880efa/kini--impor-barang-tertentu-tak-lagi-pakai-npik |
| 14 |
KPK mengumumkan status tersangka kepada pengacara senior OC Kaligis. Ia menjadi tersangka kasus penyuapan hakim PTUN Medan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a4e3fdde3db/oc-kaligis-tersangka-penyuapan-hakim-ptun-medan |
| 15 |
BPJS Kesehatan yang beroperasi di tahun ini ternyata menghadapi kendala yang sangat krusial. Program jaminan kesehatan ini terancam defisit. Pemerhati mulai memberikan warning tentang ancaman defisit BPJS. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a7928cb9085/defisit--ancaman-potensial-bpjs-kesehatan |
| 22 |
Presiden Jokowi meminta agar Kejaksaan tidak membuat langkah-langkah yang menakutkan pengusaha. Itu amanat Presiden saat menghadiri acara ulang tahun Kejaksaan yang ke-55. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b17eba82f6c/jokowi--jaksa-jangan-bikin-takut-pengusaha |
| 30 |
Pemerintah menyusun dan mulai meminta masukan publik atas RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b9d733ef932/jis-menang-lawan-orangtua-murid-di-pengadilan-singapura |
|
Pengadilan Singapura mengabulkan gugatan pencemaran nama baik yang diajukan JIS, guru, dan kepala sekolah terhadap orang tua murid. Putusan pengadilan ini menjadi amunisi bagi penggugat dalam perkara pidana yang diproses di pengadilan Indonesia. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b9d733ef932/jis-menang-lawan-orangtua-murid-di-pengadilan-singapura |
| Agustus | Peristiwa |
| 4 |
PN Jakarta Selatan kembali mengabulkan permohonan praperadilan seorang tersangka. Hakim mengabulkan permohonan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c05e95c0870/hakim-kabulkan-praperadilan-dahlan-iskan |
| 6 |
PPATK diseminasi PP No 43 Tahun 2015 kepada pemangku kepentingan. PP ini memperluas pihak yang wajib melaporkan dugaan transaksi keuangan mencurigakan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c813866f0dc/info-penting-advokat-wajib-laporkan-pencucian-uang |
| 11 |
Tak sampai dua bulan setelah diundangkan, PP No. 43 Tahun 2015 akhirnya dipersoalkan advokat ke Mahkamah Agung. PP ini memang mengharuskan advokat melapor ke PPATK jika mengetahui transaksi keuangan mencurigakan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55caa07aee55e/akhirnya--advokat-gugat-kewajiban-lapor-pencucian-uang |
| 13 |
Kementerian ESDM mulai melimpahkan sebagian perizinan di sektor energi kepada PTSP di BKPM untuk mempermudah investasi. Ini sesuai Inpres No. 4 Tahun 2015. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd293c5f37a/izin-migas-minerba-dialihkan-bertahap-ke-ptsp-pusat |
| 18 |
Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, RJ Soehandojo, mempersoalkan UU TPPU ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini ia tempuh setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sidang perdana dilaksanakan pada tanggal ini. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d2d2ea46ae9/mantan-kapuspenkum-kejagung-gugat-uu-tppu |
| 19 |
Mantan anggota DPR, Sutan Bathoegana divonis 10 tahun penjara di tingkat pertama. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d4341e72a35/sutan-bhatoegana-divonis-10-tahun-penjara |
| 20 |
ILR melansir hasil kajian tentang Indeks Negara Hukum Indonesia 2014. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55dcfa5adca33/tertatih-tatih-meningkatkan-status-negara-hukum |
| 21 |
PP Jaminan Hari Tua dikritik banyak kalangan sehingga Pemerintah mengubahnya. Ada beberapa poin penting dalam PP terbaru, PP No. 60 Tahun 2015 itu. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d676b7dc614/inilah-poin-poin-perubahan-pp-program-jht |
| 24 |
MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55efcf6752a8a/penting-ma-atur-mekanisme-dapatkan-keputusan-pejabat-pemerintah |
| 27 |
Ikatan Hakim Indonesia menolak pembentukan Pengadilan Pertanahan. Penolakan disampaikan dalam rapat di Badan Legislasi DPR. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55dec169c305f/ikahi-tolak-pembentukan-pengadilan-pertanahan |
| 28 |
Susunan lengkap pengurus dan pelantikan pengurus DPN Peradi di bawah pimpinan Fauzi Yusuf Hasibuan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e134f74b621/ini-susunan-lengkap-pengurus-dpn-peradi-fauzie-hasibuan |
| 31 |
Sidang perdana advokat senior OC Kaligis dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pembacaan surat dakwaan. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e40991a18e5/oc-kaligis-didakwa-menyuap-hakim-ptun-medan |
| September | Peristiwa |
| 1 |
Terungkap, ada putusan hakim yang mengkritik cara-cara polisi menangani kasus narkotika. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e521c072291/lewat-putusan--hakim-kritik-cara-polisi-tangani-kasus-narkoba |
|
Panitia Seleksi mengumumkan delapan kandidat pimpinan KPK yang lolos seleksi. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e5163d30416/ini-delapan-capim-kpk-lolos-ke-ifit-and-proper-test-i | |
| 3 |
Otoritas Jasa Keuangan melansir tiga beleid baru tentang asuransi dan dana pensiun. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e80d6685f3e/ojk-terbitkan-tiga-kebijakan-perasuransian-dan-dana-pensiun |
| 8 |
Terungkap bahwa bolak baliknya perkara dugaan pelanggaran HAM antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung ternyata diakibatkan antara lain sumpah penyelidik Komnas HAM. Ini terungkap di sidang MK. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55ee7c0141015/sumpah-penyelidik-komnas-ham-jadi-masalah |
| 9 |
Sejumlah kalangan mengapresiasi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang mengatur small claim court. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55ef91106d4ca/perma-scc-beri-kepastian-hukum |
| 10 |
DPR sepakat membentuk Pansus Pelindo untuk mengungkap dugaan penyimpangan di badan usaha milik negara itu. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f128a6187fc/komisi-iii-dpr-sepakat-bentuk-pansus-pelindo-gate |
| 11 |
Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Suwardi, mengusulkan agar syarat CHA non-karir ditinjau ulang. Usulan itu disampaikan Suwardi saat jadi pembicara pada Konperensi HTN Kedua di Padang, Sumatera Barat. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f25a7f0dc51/ma-usul-syarat-cha-nonkarier-ditinjau-ulang |
| 14 |
Kesal karena masalah asap, sejumlah advokat menyiapkan rencana gugatan terhadap Pemerintah. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f6854c76d11/advokat-pekanbaru-tampung-gugatan-iclass-action-i-terkait-asap |
| 15 |
Buruh memprotes pajak dana JHT. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f73fae6d249/pajak-dana-jht-diprotes-buruh |
| 17 |
PHI memutuskan advokat yang bekerja membantu penanganan perkara di firma hukum lain sebagai tindakan mengundurkan diri. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fb6d3ee3fc8/tangani-perkara-firma-hukum-lain--pengacara-dianggap-mengundurkan-diri |
| 23 |
Advokat senior dan pendiri YLBHI, Adnan Buyung Nasution, wafat. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5601d8612b93a/adnan-buyung-nasution-wafat |
| 25 |
Ketua MA menerbitkan SKMA No. 73 tentang kewenangan Pengadilan Tinggi mengambil sumpah advokat. MA merilis SKMA ini beberapa hari kemudian. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560ba4a791ea0/jubir-ma--surat-kma-no-73--solusi-sementara |
| 29 |
MK memutuskan sumpah advokat tak terkait dengan asal organisasi advokat. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560a342378014/mk--sumpah-advokat-tidak-terkait-asal-organisasi |