Penyelenggaraan acara organisasi advokat beberapa kali diwarnai kericuhan. Contohnya, Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) yang dihelat di Makassar dan kemudian dilanjutkan di Pekanbaru, beberapa bulan lalu. Akhir pekan kemarin, 3 - 5 Desember 2015, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) juga menggelar acara Munas di Makassar. Dengan agenda utama pemilihan ketua umum, AAI mengklaim Munas berjalan damai.
Wakil Ketua Umum DPP AAI periode 2010-2015, Darwin Aritonang mengatakan rangkaian kegiatan terselenggara dengan tertib sejak hari pertama hingga hari terakhir. Mulai dari rekap data anggota yang hadir, pembacaan LPJ, hingga serah terima jabatan, semua berlangsung tertib. Menurut Darwin yang juga menjabat Steering Committee, Munas berjalan dengan damai berkat sistem penyelenggaraan yang diatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi kericuhan. Sistem itu, salah satunya terkait anggota yang memiliki hak suara.
“Anggota yang punya hak suara dan bisa memilih itu adalah anggota yang memegang kartu AAI terbaru. Di dalam kartu itu ada chip, kalau mereka mau masuk dan milih, mereka harus melewati reader semacam metal detector,” tutur Dawin saat diwawancarai hukumonline, Senin (7/12).
Berdasarkan rekap yang diperoleh panitia penyelenggara, sebelum hari pemilihan, terdapat 515 advokat yang memiliki hak suara. Rekap tersebut diperoleh dari pendaftaran pembaruan kartu menjadi kartu elektronik – Darwin menyebutkan dengan pemutakhiran – dan data biaya pendaftaran yang sudah masuk ke panitia. Sedangkan sekitar 50 advokat lagi, sebut Darwin, harus rela menunggu di luar sementara di dalam rekan-rekannya mencoba mengadvokasi agar suara mereka dapat diperhitungkan dalam sidang sebelum pelaksanaan pemilihan.
“Interupsi itu sah-sah saja ya. Cuma kan secara garis besar panitia transparan bahwa pendaftaran itu harus dilaksanakan paling lambat jam 12 malam. Jam 12 malam ditutup. Itu dari awal sudah kita umumkan. Jadi besoknya pemilihan, kita udah nggak urusin pendaftaran lagi memang,” ujarnya.
"Nggak ada cerita tiba-tiba pas Hari-H ada rombongan satu truk datang untuk milih tapi nggak terdata di kita. Mereka nggak akan bisa itu melewati reader itu karena belum punya kartu AAI yang ada chipnya," tambahnya.
Selain melakukan pengamanan lewat pendaftaran cara baru, AAI juga mewajibkan calon-calon Ketua Umum AAI yang terdiri dari Ismak, Johnson Panjaitan, dan Palmer Situmorang, untuk menandatangani pakta integritas seminggu sebelum pemilihan berlangsung.
Jumat, 27 November 2015, di Plaza Gani Djemat, ketiga calon ketua umum ini menandatangani pakta integritas yang di antaranya berisi kesepakatan tidak akan mendirikan AAI tandingan dan kesepakatan bahwa pemilihan hanya dilaksnakan di Ballroom; yang dilakukan di luar itu tidak akan diakui.
“Pokoknya semuanya udah diantisipasi lah, makanya sampai akhir semua berjalan dengan tenang. Benar-benar damai lah pokoknya,” ujar Darwin.
Sistem penyelenggaraan Munas menuai kritik dari Muhammad Ismak. Ketua Umum AAI terpilih tersebut menyebut sistemnya masih agak bermasalah. “Dengan keterbatasan waktu semua berjalan lancar walaupun ada sedikit persoalan pendaftaran karena sistem kartu elektronik. Mungkin karena baru dicoba ya,” ungkapnya.
Namun, Ismak tetap mengapresiasi sistem yang dirasanya memiliki lebih sedikit kelemahan dibanding sistem konvensional ini. Menurutnya, yang penting ke depan harus ada perbaikan supaya lebih efisien dan aman. Harus dibenahi supaya sistem elektronik bisa digunakan lebih baik lagi, pungkasnya.
Untuk diketahui, di samping pemilihan Ketua Umum AAI, di Munas juga digelar pemilihan Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasihat. Dewan Kehormatan AAI 2015-2020 dipimpin oleh Tjandra Srijaja, dan Dewan Penasihat dipimpin oleh Humphrey Djemat.
Wakil Ketua Umum DPP AAI periode 2010-2015, Darwin Aritonang mengatakan rangkaian kegiatan terselenggara dengan tertib sejak hari pertama hingga hari terakhir. Mulai dari rekap data anggota yang hadir, pembacaan LPJ, hingga serah terima jabatan, semua berlangsung tertib. Menurut Darwin yang juga menjabat Steering Committee, Munas berjalan dengan damai berkat sistem penyelenggaraan yang diatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi kericuhan. Sistem itu, salah satunya terkait anggota yang memiliki hak suara.
“Anggota yang punya hak suara dan bisa memilih itu adalah anggota yang memegang kartu AAI terbaru. Di dalam kartu itu ada chip, kalau mereka mau masuk dan milih, mereka harus melewati reader semacam metal detector,” tutur Dawin saat diwawancarai hukumonline, Senin (7/12).
Berdasarkan rekap yang diperoleh panitia penyelenggara, sebelum hari pemilihan, terdapat 515 advokat yang memiliki hak suara. Rekap tersebut diperoleh dari pendaftaran pembaruan kartu menjadi kartu elektronik – Darwin menyebutkan dengan pemutakhiran – dan data biaya pendaftaran yang sudah masuk ke panitia. Sedangkan sekitar 50 advokat lagi, sebut Darwin, harus rela menunggu di luar sementara di dalam rekan-rekannya mencoba mengadvokasi agar suara mereka dapat diperhitungkan dalam sidang sebelum pelaksanaan pemilihan.
“Interupsi itu sah-sah saja ya. Cuma kan secara garis besar panitia transparan bahwa pendaftaran itu harus dilaksanakan paling lambat jam 12 malam. Jam 12 malam ditutup. Itu dari awal sudah kita umumkan. Jadi besoknya pemilihan, kita udah nggak urusin pendaftaran lagi memang,” ujarnya.
"Nggak ada cerita tiba-tiba pas Hari-H ada rombongan satu truk datang untuk milih tapi nggak terdata di kita. Mereka nggak akan bisa itu melewati reader itu karena belum punya kartu AAI yang ada chipnya," tambahnya.
Selain melakukan pengamanan lewat pendaftaran cara baru, AAI juga mewajibkan calon-calon Ketua Umum AAI yang terdiri dari Ismak, Johnson Panjaitan, dan Palmer Situmorang, untuk menandatangani pakta integritas seminggu sebelum pemilihan berlangsung.
Jumat, 27 November 2015, di Plaza Gani Djemat, ketiga calon ketua umum ini menandatangani pakta integritas yang di antaranya berisi kesepakatan tidak akan mendirikan AAI tandingan dan kesepakatan bahwa pemilihan hanya dilaksnakan di Ballroom; yang dilakukan di luar itu tidak akan diakui.
“Pokoknya semuanya udah diantisipasi lah, makanya sampai akhir semua berjalan dengan tenang. Benar-benar damai lah pokoknya,” ujar Darwin.
Sistem penyelenggaraan Munas menuai kritik dari Muhammad Ismak. Ketua Umum AAI terpilih tersebut menyebut sistemnya masih agak bermasalah. “Dengan keterbatasan waktu semua berjalan lancar walaupun ada sedikit persoalan pendaftaran karena sistem kartu elektronik. Mungkin karena baru dicoba ya,” ungkapnya.
Namun, Ismak tetap mengapresiasi sistem yang dirasanya memiliki lebih sedikit kelemahan dibanding sistem konvensional ini. Menurutnya, yang penting ke depan harus ada perbaikan supaya lebih efisien dan aman. Harus dibenahi supaya sistem elektronik bisa digunakan lebih baik lagi, pungkasnya.
Untuk diketahui, di samping pemilihan Ketua Umum AAI, di Munas juga digelar pemilihan Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasihat. Dewan Kehormatan AAI 2015-2020 dipimpin oleh Tjandra Srijaja, dan Dewan Penasihat dipimpin oleh Humphrey Djemat.