Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) bersama Hukumonline menggelar seminar bertajuk “Understanding the Intersection of ESG and Cyber Security” di Ayana Midplaza Jakarta. Forum diskusi yang dihadiri puluhan kalangan profesional corporate secretary itu menjadi program kolaborasi yang diwujudkan dari kerja sama resmi yang mulai terjalin antara keduanya.
“Anything that can be connected, will be connected (segala sesuatu yang bisa dikoneksikan akan terkoneksi). Kita sudah tidak bisa hidup tanpa akses data informasi. Ini suatu kenyataan yang nanti (berimbas) pada cybersecurity,” ujar Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Danrivanto Budhijanto dalam pemaparannya mengenai Environmental, Social, and Governance (ESG) & Cybersecurity Convergence in Indonesia, Selasa (6/2/2024).
Baca Juga:
- 3 Poin Penting yang Diatur dalam UU ITE Baru
- Ini Pengaturan Soal Pinjol dalam UU ITE Baru
- Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru
Ia melanjutakan di tengah-tengah ekonomi digital dewasa ini, dunia usaha mau tak mau berhadapan dengan tantangan dalam memenuhi target environmental, social, and governance (ESG). Sekaligus memastikan langkah-langkah keamanan siber dan privasi yang kuat juga harus ditegakkan.
Menurutnya, terdapat keterhubungan antara cybersecurity dengan kerangka ESG. Di bidang lingkungan (E) misalnya, ada keterkaitan perekonomian global dimana kebijakan keamanan siber, kepatuhan, dan matrik risiko sebuah perusahaan dapat mempunyai dampak yang luas terhadap lingkungan.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Danrivanto Budhijanto.
Di bidang sosial (S), keamanan siber menjadi aspek penting mengingat saat ini masyarakat semakin peduli terhadap perlindungan data pribadi. Kemudian untuk tata kelola (G), pelaporan matrik risiko keamanan siber menjadi bagian yang tidak dapat dikesampingkan. Sebab, keberadaannya dapat memberi wawasan penting mengenai perilaku perusahaan secara keseluruhan dan pengawasan manajemen risiko.
“Data itu tidak pakai passport, data itu tidak pakai visa, data itu tidak melewati bea cukai. Disitulah menjadi sensitif, cybersecurity ini harus kita perkuat. Pemerintah sampai membuat Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Cybersecurity),” ujarnya.