Praktik mafia kasus pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pengadilan di Indonesia kian mengkhawatirkan. Sebab dampaknya aset yang dimiliki sejumlah pihak hilang dan ironisnya malah melebihi dari utangnya. Alih-alih memberikan kepastian hukum, malah terdapat banyak putusan yang janggal terkait perkara PKPU.
Ketua KY, Prof Amzulian Rifai menyatakan fenomena tersebut telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan putusan yang dinilai aneh. Perlunya penanganan serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perkara-perkara PKPU, khususnya dengan melihat putusan-putusan terkait.
“Saya tidak menggurui dalam soal isu-isu di dalam peradilan. Tapi, saya menemukan terakhir ini adalah mafia soal PKPU. Bagaimana atas nama PKPU ternyata ada mafia di situ,” ujar Amzulian dalam acara penandatanganan nota kesepahaman KY-KPK di Gedung KY, Kamis (24/8/2023) kemarin.
Amzulian menyampaikan persoalan menciderai rasa keadilan serta merugikan pihak yang kehilangan hak atas asetnya. Misalnya salah satu pihak memiliki utang Rp 1 miliar tapi malah kehilangan aset-aset sampai ratusan miliar dengan alasan PKPU. “Anda tidak punya kewenangan lagi karena ini sudah dipegang oleh kurator,” imbuhnya.
Baca juga:
- OJK Terbitkan Aturan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan
- KY Gandeng KPK Cegah Perilaku Hakim 'Nakal'
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya itu meminta KPK agar mendalami fenomena tersebut untuk membuktikan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Caranya itu tadi, mendalami berbagai putusan yang ditengarai janggal dan aneh. Menurutnya KPK mendalami dengan memulai dari pihak yang mengusulkan PKPU.
“Baik waktu saya Ketua Ombudsman hingga sekarang beberapa orang cerita bagaimana kusutnya mafia PKPU itu. Saya sendiri panas melihatnya. Ini ladang baru bagi KPK untuk dalami dan kita siap untuk dalami ini,” katanya.