Deklarasi Jakarta
Sejumlah kesepakatan diresmikan CACJ dalam Sidang ke-9 dengan nama Deklarasi Jakarta. Beberapa mandat penting dari Deklarasi Jakarta antara lain:
1. Semua anggota CACJ terus melanjutkan kerjasama berbagi informasi manajemen krisis penanganan COVID-19 yang diterapkan dalam praktik peradilan masing-masing melalui ASEAN Judiciaries Portal.
2. Kelompok kerja dalam Fasilitasi Proses Pemanggilan Perkara Perdata di ASEAN menuntaskan rancangan akhir Model Rule on the Taking of Evidence for Foreign Proceedings in Civil or Commercial Matters untuk dipertimbangkan pada Sidang ke-10 tahun 2022.
3. Kelompok kerja dalam Manajemen Perkara dan Teknologi Pengadilan menuntaskan rancangan akhir AI Governance Framework on the Use of Artificial Intelligence for the ASEAN Judiciaries (AI Governance Framework) untuk dipertimbangkan pada Sidang ke-10 tahun 2022.
4. Kelompok kerja dalam Pertemuan ASEAN+ menyiapkan kerja sama dengan lembaga peradilan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dalam bidang (a) pengalaman dan pengetahuan hukum; (b) teknologi pengadilan dan penerapannya dalam tugas-tugas pengadilan; (c) kerja sama lanjutan dalam pendidikan hukum; (d) pengembangan kapasitas personil pengadilan; dan (e) pertukaran informasi hukum dan praktik baik, termasuk juga peluncuran resmi kerja sama ini dalam Sidang ke-10 CACJ tahun 2022.
CACJ tampak serius menjajaki kerja sama dengan lembaga peradilan negara-negara maju Asia yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Pemanfaatan teknologi maju seperti Artificial Intelligence juga menjadi agenda prioritas selain pembentukan prosedur standar bersama peradilan negara-negara ASEAN.
Deklarasi Jakarta ini disahkan dengan tanda tangan Ketua Mahkamah Agung Brunei Darussalam, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Demokratik Rakyat Laos, Ketua Mahkamah Agung Republik Persatuan Myanmar, Ketua Mahkamah Agung Republik Filipina, Ketua Mahkamah Agung Republik Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Thailand, Ketua Mahkamah Agung Republik Sosialis Vietnam, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Kamboja.