Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.116/PUU-XXI/2023 banyak diaminkan oleh banyak kalangan seputar perlunya perubahan besaran ambang batas parlemen alias parliamentary treshold untuk Pemilu 2029 mendatang. Hanya saja soal perubahan besaran ambang batas dalam UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi ranah pembentuk UU. Lantas berapa besaran ideal ambang batas parlemen?.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi berpendapat putusan MK harus direspon pembentuk UU dan pemerintah dengan mengubah aturan ambang batas parlemen. Putusan MK No.116/PUU-XXI/2023 merespon soal terdapat suara yang terbuang akibat tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.
Baginya, besaran angka ideal ambang batas parlemen tidak lagi di angka 4 persen. Tapi kembali seperti penerapan ambang batas parlemen pada 2009. Yakni ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen. Dia yakin dengan angka 2,5 persen paling cocok diterapkan dan tidak lagi terdapat suara yang terbuang sia-sia.
“2,5 persen. Kembali ke pangaturan awal, karena parliamentary treshold pertama kali diterapkan pada 2009 itu 2,5 persen,” ujarnya kepada wartawan di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (5/3/2024).
Baca juga:
- MK Perintahkan Pembentuk UU Ubah Ambang Batas Parlemen untuk Pemilu 2029
- MK Perluas Makna 'Tempat Perdagangan' Termasuk Platform Digital
- Demi Kepastian Hukum, MK Tegaskan Daluarsa Gugatan PHK Tetap 1 Tahun
Bagi pria biasa disapa Awiek itu, besaran angka 2,5 pesen bakal menciptakan penyederhanaan partai politik di parlemen. Berkaca dari Pemilu 2009, penerapan ambang batas 2,5 persen jumlah partai yang lolos ke parlemen tetap 9 partai. Angka 2,5 persen bagi Awiek cukup moderat.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu lebih lanjut mengatakan, dengan diturunkannya angka ambang batas parlemen, setidaknya semua partai politik peserta pemilu dapat berkontestasi dan bersaing dapat diakomodir parlemen. Apalagi sesuai putusan MK, angka 2,5 persen dinilai mewakili proporsionalitas pemilu.