Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menuturkan UU Cipta Kerja merupakan salah satu faktor kunci yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di 2021. Dia berharap reformasi regulasi dapat menjaga konsumsi rumah tangga untuk mendorong daya beli masyarakat, sebab hal ini menyumbang 57% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Untuk kelas menengah atas dapat didorong kepercayaannya kembali kepada kondisi perekonomian nasional, sehingga mereka mau membelanjakan uangnya lagi. Sedangkan, untuk kelas menengah bawah dapat dijaga daya belinya dengan menggencarkan program bantuan sosial, perlindungan sosial, maupun penguatan UMKM (misalnya melalui KUR).
Selain itu, Airlangga juga mengatakan reformasi anggaran, dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) serta Penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI) atau positive list juga diharapkan akan membantu penambahan investasi ke dalam negeri. Kemudian, dia mengatakan jika vaksin akan dapat menjadi game changer untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. Jumlah penduduk yang harus divaksinasi, berdasarkan skenario herd immunity mencapai sekira 181,5 juta orang (70% dari total penduduk Indonesia). Sasaran vaksinasi mencakup penduduk usia di atas 18 tahun dan komorbid (yang terkontrol).
Sebanyak 1,2 juta vaksin (vial) telah selesai dikirimkan ke setiap provinsi di Indonesia pada kurun waktu 3-15 Januari 2021. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi akan mendistribusikan ke masing-masing kabupaten/kota untuk dilakukan proses vaksinasi. “Untuk tahap pertama periode vaksinasi, dari Januari-April 2021, ditargetkan untuk tenaga kesehatan di 34 provinsi yang berjumlah sekitar 1,3 juta, kemudian petugas publik 17,4 juta, dan lansia 21,5 juta,” ucap Airlangga, Selasa (19/1).