Misalnya, ada perusahaan yang secara transparan membahas rencana yang akan dilakukan perusahaan terhadap para pekerjanya, padahal kondisi keuangan perusahaan terpuruk karena terdampak Covid-19. “Dalam menghadapi pandemi ini banyak anggota kami (berupaya, red) tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujarnya.
Soal pedoman bisnis dan HAM yang sifatnya mengikat atau tidak, Josephine menilai perusahaan terbuka atau go public pasti akan serius memperhatikan isu HAM karena ini menjadi salah satu penilaian investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Selain itu, regulasi yang ada sudah mengatur banyak hal, sehingga perusahaan wajib mematuhinya.
Karena itu, Josephine menganggap tidak perlu lagi ada aturan yang membuat pedoman bisnis dan HAM ini menjadi mengikat. “Tidak perlu legally binding,” katanya.
Ralat:
Redaksi mengubah berjudul pemberitaan dari sebelumnya “Pemerintah Bakal Terbitkan Perpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM” menjadi “Pemerintah Bakal Terbitkan Peraturan Mengenai Strategi Nasional Bisnis dan HAM”. Seluruh kata “Perpres” dalam artikel tersebut diubah menjadi “Peraturan”. Alasannya karena Pemerintah belum memutuskan secara pasti dokumen tersebut berbentuk Perpres dan masih terbuka peluang bentuk instrumen yang lain setelah diskusi multipihak.
Salam, Redaksi |