Adopsi inovasi dan utilisasi digital menemukan momentumnya di tengah pandemi Covid-19. Beragam layanan digital mengakomodasi aktivitas masyarakat di era new normal saat ini. Menurut laporan McKinsey, adopsi digital oleh konsumen pada Juni 2017 meningkat 20% menjadi 58% pada Juli 2020. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi interaksi digital terakselerasi hanya dalam kurun waktu 3 tahun.
Tren digitalisasi ini terus meningkat. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, turut menjelaskan hal ini. “Sebanyak 75% dari seribu eksekutif global akan berinvestasi agar usaha mereka bisa dilakukan hibrid, yaitu gabungan secara konvensional dan digital. Hal ini berguna untuk mendorong koneksi, personalisasi, inovasi, dengan pelanggan dan inklusi yang maksimal,” katanya dalam webinar puncak acara IDC AMSI 2021, Kamis (26/11).
Tren digitalisasi turut mendorong aktivitas periklanan di ruang digital. Kemenkominfo menjelaskan lebih lanjut total belanja iklan saat ini sebanyak Rp 6.218 triliun, dengan besarnya potensi digital di Indonesia yang ditunjukan dengan pengguna internet mencapai 202,6 juta pengguna hingga tahun 2021, serta peningkatan jumlah pengguna layanan digital selama pandemi mencapai 21 juta orang, maka pasar periklanan digital makin bergeliat di Indonesia.
Periklanan digital adalah salah satu komponen ekosistem ekonomi digital. Kemenkominfo terus menunjang pengembangan ekonomi digital Indonesia dengan melakukan percepatan pembangunan konektivitas internet di seluruh Tanah Air. (Baca: Sinergi Lintas Sektor dan Stakeholder Akselerasi Transformasi Digital yang Inovatif)
Lebih lanjut, Kemenkominfo turut memperhatikan sektor kecil seperti UMKM dalam tren digitalisasi ini. “Pemberdayaan UMKM juga termasuk dalam digital advertising melalui program pendampingan digital onboarding serta edukasi digital marketing melalui akademi digital entrepreneurship dalam program digital talent scholarship. Ekosistem ini akan terus dikembangkan seiring dengan pengembangan teknologi industri 4.0 seperti AI, big data, virtual reality dan lain-lain,” ujarnya.
Digitalisasi membawa isu kedaulatan dan hak data pribadi. Sebagai bentuk atas hak privasi warga negara, ketentuan hukum tentang keamanan data pribadi telah diakomodir oleh 32 Undang-Undang di berbagai sektor. Salah satunya melalui Undang-Undang ITE serta aturan pelaksanaannya di peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Seiring berkembangnya teknologi dan sektor strategis menuju ranah digital, saat ini Kemenkominfo tengah menyusun sebuah produk hukum yang komprehensif dan secara langsung akan menjadi payung hukum utama dalam regulasi ekosistem data pribadi di Indonesia yaitu Rencana Undang-Undang Data Pribadi atau RUU PDP.
“Melihat ke depan, cara kerja internet jadi ruang digital akan menjadi loncatan dan revolusi. Dengan hadirnya TWRP 3.0 melalui teknologi 4G, industri periklanan dapat mengantisipasi perkembangan di berbagai lini,” katanya.
Lebih lanjut, Kemenkominfo akan terus lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pertumbuhan industri digital perlu berkolaborasi dengan pemerintah, akademisi, pelaku industri, masyarakat dan media.
Terkait perlindungan data pribadi, saat ini sudah banyak pemilik agensi periklanan yang memperhatikan data pribadi sebagai privasi yang harus dijunjung tinggi. Salah satunya Amir Suherlan selaku Managing Director Wavemaker Indonesia yang memberi perhatian penuh kepada data pribadi dan privasi konsumennya.
“Dengan adanya RUU perlindungan data pribadi yang masih terus diproses, ini artinya sebenarnya konsen ini bukan hal yang baru di industri bisnis iklan maupun pelaku periklanan. Data pribadi atau perlindungan data pribadi ada yang justru membuat kita sebagai pelaku periklanan menaruh perhatian ekstra dalam hal data pribadi ini,” terangnya.
Perlindungan data pribadi dan privasi ini menjadi konsen sudah cukup banyak di beberapa tahun belakang. Pada tahun 2016 perlindungan data pribadi adalah inisiasi dari berbagai negara di eropa hingga terciptanya Undang-Undang nya. Pihak lain selain pemerintah dan pihak yang berkecimpung di bisnis iklan mulai mengacu tujuan untuk memberi perhatian terkait perlindungan data pribadi.
Survey Kantar terhadap pelaku industri iklan, mengungkapkan bahwa cookie pada web yang berfungsi sebagai penyimpan data pengguna internet direncanakan akan dihapuskan. Tujuan penghapusan cookie ini untuk menjaga privasi konsumen, dan saat ini terus dicari usaha agar cookie dapat dihapuskan dari sistem web saat pengguna menggunakan internet agar terus menjaga privasi pengguna internet.
Beberapa hal yang menjadi implikasi pemberlakukan undang-undang perlindungan data di Indonesia dari sisi agensi iklan, semuanya mengarah kepada konektivitas data sehingga perlunya memberi perhatian penuh pada privasi konsumen.