Mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di masa wabah penyakit menjadi hal yang tidak etis. Apalagi ditengarai dilakukan oleh pejabat publik. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi secara berkala terkait tarif tes Reverse Transcription (RT) Polymerase Chain Reaction (PCR) dalam upaya menutup kepentingan bisnis pihak-piihak yang berupaya mengeruk keuntungan di tengah kesulitan ekonomi.
“Hal ini upaya pemerintah dalam mencegah sekaligus menutup potensi masuknya kepentingan bisnis yang bisa merugikan masyarakat,” ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (9/11/2021) kemarin.
Dia meminta komitmen pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengevaluasi berkala tarif PCR dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan kemampuan daya beli masyarakat agar tarif tes PCR dapat terjangkau.
“Kita minta pemerintah memberikan penjelasan dan pemahaman bagi setiap pelaku usaha sektor kesehatan, khususnya pelayanan tes Covid-19 terkait proses evaluasi sesuai standar penentuan harga produk dan layanan,” ujar politisi Partai Golkar itu. (Baca Juga: Jadi Polemik di Masyarakat, Presiden Minta Menkes Turunkan Biaya Tes PCR)
Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyesalkan masih mahalnya tarif tes PCR bagi masyarakat. Padahal, PCR menjadi cara memitigasi penyebaran Covid-19 yang seharusnya harganya lebih terjangkau. Bila tarif PCR yang diterapkan jauh di atas harga keekonomian berdampak makin menyusahkan masyarakat. “Upaya mengambil untung tanpa nurani di masa pandemi ini tentu menohok rasa kemanusiaan. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata dengan tarif tes PCR yang begitu mahal selama ini,” kata dia.
Menurutnya, bila terus dibiarkan, sama halnya pemerintah membiarkan kepentingan bisnis yang mengeruk keuntungan yang tidak manusiawi di atas penderitaan rakyat banyak. Dia mengakui memang adanya penurunan tarif tes PCR. Namun perubahan harga yang baru pun dirasa tinggi bagi masyarakat di tengah terpuruknya perekonomian keluarga di masyarakat.
Anggota Komisi I DPR ini meminta agar pemerintah serius mengaudit tarif tes PCR yang berlaku secara berkala. Bila terdapat skandal hukum dalam RT PCR oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah pandemi penegak hukum harus mengusut tuntas dan membuka ke publik. “Jika memang pemerintah tidak kuasa menghentikan eksploitasi ini, sangat wajar rakyat bertanya, ‘kemana pemerintah berpihak?’.”