Tongam menilai praktik Pinjol merupakan inovasi di sektor jasa keuangan yang melampaui hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Celakanya, Pinjol malah dimanfaatkan oleh sindikat mafia menjadi ilegal. Alhasil, mencekik masyarakat yang terjerat praktik meminjam uang melalui skema Pinjol ilegal. Dia meminta masyarakat dapat melihat dan membedakan antara Pinjol legal dan ilegal. Terdapat 138 Pinjol legal yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Dia menerangkan Pinjol legal ada batasan maksimal jumlah peminjaman dan persyaratan lainnya. Sedangkan Pinjol ilegal cukup dengan foto copi e-KTP dan menyerahkan data kontak nomor dalam telepon selular, transaksi pinjaman dapat dilakukan. “Hantu saja kalau punya e-KTP bisa minjam. Tapi bunganya besar, masyarakat ditipu,” ujarnya.
Hal yang mengerikan, kata Tongam, Pinjol ilegal meminta seluruh data di telepon genggam calon peminjam dapat diakses. Menjadi masalah ketika calon peminjam memberikan permintaan Pinjol ilegal tersebut. Dengan menyerahkan data dalam telepon genggam dapat diakses malah menjadi malapetaka. Sebab, semua nomor kontak yang ada di telepon genggam peminjam bisa menjadi sasaran teror dari Pinjol ilegal atas pinjaman korban.
Dia minta masyarakat cerdas sebelum melakukan Pinjol dan perlu berpikir ulang dengan berbagai konsekuensi akibat yang bakal diterima. Menurutnya, masyarakat perlu diedukasi terus menerus agar menghindari Pinjol ilegal. ”Jangan asal oke-oke saja, karena masyarakat bisa jadi korban karena ketidaktahuan. Kemudian masyarakat (peminjam) tahu sudah ilegal, tapi tetap pinjam. Kita respon dari pelaku, kita respon edukasi juga dari korban masyarakat,” katanya.
Hal yang perlu diperhatikan
Mantan Direktur Hukum Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Purnawirawan A. Kamil Razak mengatakan jerat pasal yang digunakan oleh penyidik kepolisian bagi pelaku Pinjol ancamannya ringan. Seperti Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian Pasal 311 dan/atau Pasal 310 KUHP. Kemudian Pasal 372 jo Pasal 378 KUHP, serta Pasal 263 jo Pasal 264 KUHP.
“Tolong dong harus menerapkpan Pasal 3, atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Bukan hanya pasal penipuan, penggelapan, Pasal 310 dan atau 311 KUHP. Ini yang harus diperjuangkan Advokat,” harapnya.
Menurutnya, sudah banyak upaya yang dilakukan OJK dan kepolisian menindak Pinjol ilegal. Namun sayangnya mereka bermunculkan kembali. Modus yang digunakan antara lain nomor telepon genggam penagih selalu berganti; tenor penagihan lebih cepat dibanding saat penawaran promosi; melakukan penagiihan sebelum jatuh tempo berakhir. Kemudian membuat konten yang melanggar kesusilaan yang seolah asli dilakukan peminjam pinjol ilegal.
Dia menghimbau agar calon peminjam memperhatikan beberapa hal. Pertama, melakukan pengecekan terlebih dahulu ke website OJK data penyelenggara Pinjol legal. Kedua, kenali dan pahami ciri-ciri Pinjol ilegal. Ketiga, pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar tepat waktu.
Keempat, pahami konsekuensi terhadap data pribadi yang diberikan dan sanksi yang diterima bila terlambat membayar. Kelima, jaga privasi dengan tidak mengizinkan atau sembarangan mengakses ke aplikasi telepon genggam. Keenam, tidak sembarang mengakses link yang berkaitan dengan penawaran pinjaman yang lebih murah. Ketujuh, tidak melakukan peminjaman baru untuk menutup pinjaman lama.