Keberadaan petugas penjaga pantai/laut atau yang kerap disebut dengan Coast Guard sangat dibutuhkan Indonesia sebagai negara yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari lautan. Coast Guard merupakan institusi atau lembaga sipil yang bertugas menjaga keamanan laut dari berbagai ancaman yang bersifat non militer. Namun kemampuannya mesti setara dengan militer.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi dalam seminar bertema Pembangunan Keamanan Laut Untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045, Rabu (5/7/2023). “Meskipun bukan lembaga militer tapi kemampuan yang dimiliki Coast Guard harus setara militer,” ujarnya.
Bobby menjelaskan kebijakan yang dilakukan pemerintah China melalui Grey Zone Operation di laut China Selatan yang selama ini menjadi sengketa perlu dicermati dalam rangka menjaga keamanan laut Indonesia. Melalui kebijakan itu pemerintah China melibatkan kapal penangkap ikan sipil, di mana nelayan diberi pelatihan militer dan tindakan mereka dikoordinasi di bawah bimbingan militer dan pemerintah.
Coast Guard China untuk menegaskan kendali adminstratif atas pulau yang menjadi sengketa. Aset militer juga digunakan untuk menyampaikan ancaman potensi serangan militer atau risiko eskalasi militer. Menurutnya, Grey Zone Operation di laut China Selatan tak sekedar pencurian ikan tapi mengganggu kedaulatan nasional.
Baca juga:
- Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Indonesia Coast Guard Dengan 3 Fungsi Utama
- Mendorong Perbaikan Tata Kelola Keamanan Laut
Dia menilai, Grey Zone Operation bisa digunakan Indonesia untuk membalas tindakan yang dilakukan China di wilayah Indonesia yang bersinggungan dengan laut China Selatan. Yakni perairan Natuna. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan pengawasan maritim, kemampuan personil untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengawasi aktivitas yang mencurigakan di wilayah perairan Natuna dan Riau. Makanya perlu menggalang dukungan masyarakat untuk menghadapi Grey Zone Operation yang dilakukan China.
Politisi Partai Golkar itu mendorong Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk sesuai dengan ketentuan International Maritime Organization yang merupakan perkumpulan Coast Guard dari seluruh negara. Sehingga bisa secara resmi Bakamla diakui secara internasional. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi Grey Zone Operation tak cukup hanya melalui diplomasi tapi juga menunjukkan kekuatan dalam menjaga keamanan wilayah laut.