Masyarakat dan pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab saling bantu membantu ini. Ini jugalah yang menjadi dasar APBN yang merupakan ‘mesin’ penggerak ekonomi di Indonesia disamping sektor privat.
Skema tarif yang dahulunya 2%, 3% dan 5% kini kenaikan tarif mencapai 12%, 14% dan 18%. Tarif ini sudah melalui pertimbangan karena masa pandemi. Banyaknya wajib pajak yang taat membayar pajak namun dengan kondisi usaha yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi membuat ini merupakan sebuah win-win solution yang tepat.
Dalam substansi kewajiban membayar pajak adalah ketika seseorang memiliki penghasilan. Pengusaha dikatakan wajib membayar pajak apabila hasil usaha lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Pengusaha pun juga diwajibkan memiliki NPWP sebagaimana diimbau Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo Utomo.
“NIK dan NPWP ini diletakkan sebagai syarat administrasi bagi warga Negara Indonesia dan badan-badan yang beroperasi di Indonesia” tutur Suryo.
Ia menambahkan waktu aktivasi NIK menjadi syarat wajib bagi perseorangan dalam membayar pajak, sedangkan untuk perusahaan atau badan-badan usaha diwajibkan untuk menggunakan NIP untuk syarat administrasi dalam membayar pajak.
"NIK dan NPWP disinyalir akan menjadi bagian paling sulit ditetapkan. Hal ini dikarenakan dibutuhkan sinkronisasi antara Kementrian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai pencocokan data penduduk," kata Suryo.
Pajak dipungut atas penghasilan yang diterima oleh masyarakat, dan bagi pengusaha pajak akan dipungut berdasarkan keuntungan yang di dapat dari kegiatan usaha di Indonesia maupun di luar negeri. Kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah.