Sejak kuliah Rizkibana Latifa telah menunjukkan minatnya di sektor publik, salah satunya adalah dengan keikutsertaannya dalam program klinik hukum. Perempuan yang disapa Bana ini mulai dilibatkan langsung dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat melalui penyuluhan hukum interaktif kepada kaum marjinal, khususnya anak-anak.
Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan Bana di Indonesia, pada tahun 2017 ia memiliki kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar di Fakultas Undang-Undang Universti Malaya. Selama berada di Negeri Jiran tersebut, ia aktif dalam kegiatan street law atau biasa dikenal dengan Community Outreach Program (COP) kepada anak-anak kurang mampu di Kuala Lumpur.
Saat kuliah tingkat akhir di fakultas hukum, Bana akhirnya memutuskan untuk melanjutkan minatnya dalam sektor publik dengan menjadi bagian dalam organisasi bantuan hukum terbesar di Indonesia. Ini memberikannya kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan isu-isu perkotaan dan masyarakat urban, khususnya mengenai infrastruktur ekonomi dan sosial. Salah satu kasus besar yang ikut ditanganinya adalah terkait pengelolaan air bersih Jakarta yang terkait dengan 10 juta lebih warga yang tinggal di dalamnya.
Advokasi litigasi dan non litigasi yang dilakukannya pada waktu itu menginspirasi Bana untuk lebih berkontribusi dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan proyek infrastruktur di Indonesia. Dalam pikirannya, infrastruktur atau fasilitas publik yang berkualitas dapat memberikan dampak signifikan positif dalam peningkatan taraf kesejahteraan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Setelah meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2019, perempuan yang hobi bermain tenis ini kemudian bergabung dengan salah satu boutique law firm di Jakarta. Kantor hukum ini berfokus dalam bidang proyek dan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
Selama kurang lebih dua tahun, dirinya banyak melakukan pendampingan kepada berbagai Kementerian maupun lembaga pemerintahan lainnya untuk pekerjaan proyek-proyek KPBU di Indonesia. Proyek-proyek tersebut di antaranya infrastruktur sektor air bersih atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional. Dari sini semakin banyak orang yang mendapat manfaat positif atas apa yang dikerjakannya.
Beberapa tahun kebelakang dirinya kini aktif bekerja di Nah’R Murdono Law Office (MLO). Salah satu kantor hukum terbaik yang telah cukup lama mewarnai industri hukum di Indonesia. Selama berkarir di MLO, ia banyak belajar dari partner maupun senior yang jauh lebih dulu berpengalaman dalam bidang energi dan infrastruktur khususnya ketenagalistrikan.