Kelima, jikapun dapat dibuktikan melalui laporan keuangan bahwa debitor secara akuntansi masih solvent karena jumlah hartanya masih lebih besar dari utang-utangnya (debtor’s assets exceed its liabilities). Akan tetapi bila ternyata harta tersebut tidak dalam bentuk cash, atau seluruhnya dalam bentuk aset tanah dan bangunan atau aset bergerak lainnya yang dikategorikan sebagai aset tidak lancar (non-current assets) dan tidak mudah diubah menjadi cash, yang mengakibatkan debitor tetap saja tidak mampu (tidak memiliki cash) untuk melunasi utangnya walau terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Keenam, debitor pribadi tidak memiliki laporan keuangan, sehingga dasar untuk melakukan pengukuran secara akuntansi terhadap status keuangan debitor pribadi tidak mungkin dapat dilakukan.
Ketujuh, dasar dari valuasi nilai aset debitor secara akuntansi sering rentan perdebatan, apakah atas dasar nilai buku atau atas dasar nilai aktual berbasis nilai pasar (market price), nilai wajar (fair price) atau harga likuidasi (liquidated price), atau apakah akan didasarkan pada perhitungan nilai harta dalam keadaan debitor masih beraktivitas bisnis (going concern value) atau berdasarkan nilai aset satuan atau penjualan secara retail. (break up sale value).
Kedelapan, pengertian phrase “berhenti membayar” dalam faillisement verordenings cukup rentan perdebatan, karena ketika debitor tidak mampu membayar utangnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati, akan tetapi tetap melakukan pembayaran terhadap kreditornya, walaupun bukan pada jumlah yang disepakati akan cenderung menimbulkan perdebatan yang melumpuhkan kekuatan pembuktian sederhana terhadap fakta “tidak membayar utang yang terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih” yang dimaksudkan oleh Pasal 8 Ayat (4) UU. Kepailitan & PKPU No. 37/2004.
“Dan terakhir, poin-poin pada huruf (a) sampai dengan (f) tersebut di atas akan sangat membuka potensi terjebaknya majelis hakim niaga dalam perdebatan teori akuntansi sebagai dasar penentuan “insolvent” yang akan mengakibatkan penerapan penerapan pembuktian secara sederhana sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU. Kepailitan & PKPU No.37/2004 akan sangat sulit atau tidak lagi memungkinkan untuk diterapkan,” tegasnya.
Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak menambahkan bahwa penghapusan hak kreditur untuk mengajukan PKPU terhadap debitor merupakan jalan keluar paling masuk akal ketimbang insolvency test. Karena pada dasarnya PKPU merupakan hak murni dari debitur untuk merestrukturisasi utang sebagai langkah penyehatan keuangan perusahaan,
“Salah satunya butir PKPU yang bisa diajukan kreditur, jika pasal tersebut di take out atau dihilangkan di UU baru artinya kreditur tidak bisa ajukan PKPU, karena murni hak PKPU itu sebenarnya adalah iktikad baik debitur untuk melakukan restrukturisasi utang atau penyehatan keuangan terhadap usahanya,” kata Jimmy.
Selain itu, Jimmy mengatakan bahwa penerapan insolvency test menghadapi banyak kendala salah satunya terkait pembuktian debitur insolven. Dia menilai agak mustahil debitur mau mengakui situasi insolven, dan hal ini dapat merugikan pelaku usaha dengan skala kecil dan berdampak pada kepastian hukum berusaha serta pertumbuhan ekonomi.
“Insolvency test perlu dikaji, untuk sehat perusahaan perlu uang cash. Artinya tidak bisa kita negasikan insolvency test sebagai salah satu alat mencapai kesempurnaan, poin-poin yang perlu diperbaiki debitur tidak bisa mengajukan PKPU. Kalau kreditur hanya bisa mengajukan pailit, maka PKPU jadi senjata untuk debitor. Harusnya Pasal 291 UU Kepailitan jadi satu kekuatan dimana memang debitor serius mengajukan perdamaian, dan debitur akan mampu membuat gambaran yang positif lewat rencana perdamaian,” pungkasnya.