JAKARTA - Media sosial harus kita akui memiliki pengaruh yang sangat luar biasa.Demikian diungkapkan Wakil Ketua MPR Dr. Syarief Hasan MM, MBA, saat menjadi pembicara dalam‘Seminar Umum Kebangsaan dengan tema ‘Membangun Harmonisasi Nilai-Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi’. Lebih lanjut dalam seminar yang digelar secara daring oleh Universitas Mercu Buana, Jakarta, 23 Agustus 2021, itu Syarief Hasan mengatakan media sosial merupakan media yang familiar bagi generasi muda.
Untuk itu, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengingatkan bila kita menerima berita, status, atau ungkapan dalam media sosial, maka berita yang ada jangan buru-buru ditelan dan disebar. “Dicek lebih dahulu kebenarannya. Berita yang ada perlu ditelaah dan dievaluasi informasinya,” ujarnya dalam seminar yang diikuti oleh sekitar 1500 peserta itu.
Disampaikan kepada peserta yang berasal dari berbagai jurusan dan fakultas itu, bangsa ini memiliki UU ITE. “Nah bila ada yang melanggar undang-undang tersebut, ada tindakan pidana. Mereka yang memproduksi dan menyebar berita bohong akan ditindak hokum,” kata Syarief Hasan. Meski demikian ia berharap agar generasi muda tetap produktif dan kreatif dalam menggunakan media sosial.
Harapan lain yang diinginkan politisi dari Partai Demokrat itu agar gerenasi muda mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai bekal untuk masa depan. Mereka disebut oleh Syarief Hasan sebagai calon pemimpin bangsa. “Generasi muda saat ini, 20 tahun ke depan akan menjadi pemimpin bangsa, penerima tongkat estafet,” tuturnya.
Lebih lanjut Syarief Hasan menjelaskan, setiap negara memiliki nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Bangsa Indonesia menurutnya mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam era globalisasi, nilai-nilai yang menjadi sumber perilaku bangsa Indonesia mendapat tantangan dan gangguan (disrupsi). “Banyak gangguan pada warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam masa-masa ini. Tantangan dan gangguan yang ada dalam era kini disebut seperti melemahnya pemahaman Pancasila dan merenggangnya interaksi antara masyarakat.
Untuk menghadapi hal yang demikian, dikatakan oleh pria asal Palopo, Sulawesi Selatan, itu MPR melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR. Sosialisasi yang ada dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode serta untuk semua kalangan.
“Nilai-nilai yang ada kita harapkan diimplementasikan oleh semua element bangsa dalam keseharian. Bila nilai ini diimplementasikan oleh para pemimpin maka yang terjadi adalah adanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”, katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Syarief Hasan juga menyampaikan materi tentang tugas dan kewenangan MPR. Dikatakan sebelum amandemen UUD, MPR merupakan lembaga tertinggi. “Setelah diamandemen posisi MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi. Meski demikian MPR masih memiliki kewenangan tertinggi yakni terkait soal amandemen UUD. Hanya MPR yang mempunyai kewenangan untuk mengubah UUD,” ujarnya,menjelaskan.