Bila terdapat kekeliruan dalam tulisan artikel hukum yang telah di-publish ketika ada keberatan dari pihak lain, responsif menjadi langkah penting dengan melakukan mekanisme ralat atau koreksi. “Responsiflah dengan keberatan orang melalui mekanisme koreksi,” pesannya.
Fachrizal mengaku tak jarang mengkritik lembaga atau pandangan ahli hukum lain dalam tulisannya. Menurutnya, mengkritik pandangan seseorang diperbolehkan sepanjang bukan personal. Berbeda pandangan sesama akademisi adalah hal wajar. Namun dia menekankan, dalam menulis artikel hukum harus melakukan riset terlebih dahulu. “Selama kita mengutip data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa tidak masalah,” kata Fachrizal.
Selain itu, dalam tulisan artikel hukum harus diperkuat dengan data dan dokumen putusan. Menurutnya, dalam dunia akademisi, kesalahan dalam tulisan hal wajar sepanjang tidak melakukan kebohongan. Sebab, sebuah kesalahan dalam tulisan masih dapat diperbaiki atau diralat.
“Kenapa pernyataanya bermasalah, kita bisa kaji secara ilmiah. Meriset dengan membantah pernyataan itu. Jadi sebenarnya UU ITE itu bermasalah juga. Saya tidak sepakat juga dengan UU ITE.”