Transaksi aset kripto sedang populer di masyarakat. Berbagai iming-iming keuntungan ditawarkan khususnya melalui media sosial. Padahal, masyarakat perlu memahami bahwa tingginya risiko aset kripto tersebut. Terlebih, saat ini regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memberi izin perdagangan aset kripto oleh lembaga jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menyatakan secara tegas larangan bagi lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto. Lembaga jasa keuangan yang dimaksud seperti perbankan, manajer investasi yang terdaftar di OJK. “OJK dengan tegas telah melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, maupun memfasilitasi perdagangan aset kripto,” jelas Wimboh, Selasa (25/1).
Dia juga mengimbau agar masyarakat waspada terhadap dugaan penipuan skema ponzi investasi kripto tersebut. Wimboh menjelaskan aset kripto sendiri merupakan jenis komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham risikonya. “OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aset kripto. Pengaturan dan pengawasan aset kripto dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti),” tambah Wimboh.
Selain kripto, OJK juga menyatakan transaksi non-fungible token (NFT) bukan termasuk instrumen jasa keuangan. Wakil Ketua DK OJK Nurhaida menambahkan sebenarnya transaksi NFT sudah muncul sejak lama seiring kehadiran industri keuangan digital. (Baca: Lima Fokus Kebijakan OJK di Tahun Macan Air)
“Itu aset digital yang dikaitkan dengan Bitcoin. Di OJK kami tidak handle karena tidak termasuk instrument keuangan,” jelas Nurhaida dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 di Jakarta, Kamis (20/1). Dengan demikian, terdapat risiko OJK tidak bertanggung jawab memberi perlindungan konsumen.
Perlu dipahami, Undang-Undang 21 Tahun 2016 tentang OJK dijelaskan dalam Pasal 6 menyatakan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan mengatur seluruh kegiatan industri jasa keuangan termasuk produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat seperti yang diatur dalam UU OJK. Sehingga, setiap lembaga jasa keuangan harus mematuhi ketentuan tersebut.
Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin pada Desember 2021. Selain itu SWI juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.
“Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat pertama daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.
Menurut Tongam, belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi. Hal ini perlu diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan serta menyetorkan dananya.
SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami berbagai poin seperti memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Kemudian, masyarakat juga perlu memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Masyarakat juga diimbau memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya.