Pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) pada proses penanganan perkara menjadi fokus yang perlu dibenahi. Hal ini karena tipikor tersebut berisiko melibatkan aparat penegak hukum (APH) serta internal lembaga penegaknya. Terdapat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai salah satu upaya terintegrasi dalam pencegahan tipikor.
Salah satu bentuk implementasi Perpres 54/2018 yaitu pembentukan Sistem Penanganan Perkara Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan PPN (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan Stranas PK merupakan bentuk kesungguhan pemerintah yang memuat arah secara nasional untuk fokus pada pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
Dari Stranas PK tersebut dibentuk tim nasional yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas. (Baca: Gratifikasi Hambat Objektivitas Penyelenggara Negara)
Tim Stranas PK fokus pada tiga sasaran yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi. Dia menyampaikan ditandai dengan penurunan indeks persepsi korupsi sebesar 3 poin pada 2020 dibanding 2019, pembenahan untuk lingkungan pemerintahan bersih dan pemetaan potensi korupsi K/L dan pemda harus ditingkatkan.
Suharso menyampaikan pandemi Covid-19 mengubah segala sektor termasuk lingkungan pemerintahan, sehingga aktivitas pekerjaan ditopang dengan teknologi. Kehadiran SPPT-TI dalam proses penanganan perkara semakin dibutuhkan. Suharso menyampaikan penerapan SPPT-TI diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani perkara.
“SPPT-TI hadir sebagai transformasi digital dan tentu saja berbasis elektronik berbagai kajian literatur menunjukan digitalisasi dorong peningkatan akuntabilitas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat maka penguatan SPPT-TI dan penguatan integritas aparat penegakan hukum merupakan bagian fokus pencegahan korupsi,” jelas Suharso dalam acara Bincang Stranas PK “Cegah Korupsi Melalui Digitalisasi Penanganan Perkara dan Penguatan Integritas APH, Kamis (2/12).
Dia juga menyampaikan dengan SPPT-TI dapat mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara sehingga memberi kepastian bagi para pencari keadilan. “Prinsip pencegahan korupsi adalah transparansi dan akuntabilitas, ke depan SPPT-TI diharapkan jadi tools yang permudah dan percepat proses penanganan perkara seperti berapa lama, transparansi proses dan status perkara bagi pencari keadilan serta memperbaiki sistem penanganan perkara,” jelasnya.
Kemudian, dia menyoroti masih perlu diperkuatnya integritas aparat penegak hukum dan penguatan SPPT-TI. Dengan penguatan integritas APH diharapkan dapat mendorong kinerja sekaligus hindari potensi penyalahgunaan kewenangan jabatan.
Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD menyampaikan sejak awal reformasi pemerintah punya komitmen mencegah tipikor dengan pembentukan KPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi. Kemudian, tipikor yang terjadi pada ruang lingkup birokrasi juga dibuatkan aplikasi digital e-government dan pemangkasan rantai birokrasi.
Melalui SPPT-TI, Mahfud menyampaikan masyarakat dapat mengetahui proses serta status perkara yang ditangani dan antarlembaga saling terikat. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir tipikor dalam penanganan perkara.
“SPPT-TI ini harus terus dikembangkan. Pemerintah berharap ada perubahan proses sistem berbasis elektronik di mana terjadi korupsi bisa dikontrol secara tepat,” jelas Mahfud.