Berlangganan Pro

Isu Hangat

Tren Perkara Kepailitan dan PKPU 2023

Tren Perkara Kepailitan dan PKPU 2023

Generasi Penerus Law Firm Top Indonesia

Generasi Penerus Law Firm Top Indonesia

Top Indonesian Law Schools 2023

Top Indonesian Law Schools 2023

Polemik Penyidik KPK

Kriminalisasi bukan satu-satunya cobaan yang menerpa lembaga anti rasuah, KPK. Masalah lainnya yang muncul adalah keterbatasan jumlah penyidik karena sebagian mengundurkan diri atau ditarik dari kesatuannya. Kondisinya menjadli pelik karena penyidik KPK berasal dari Polri yang selama ini diketahui kurang 'harmonis' hubungannya dengan KPK. Dari polemik ini, lalu muncul gagasan agar KPK bisa merekrut/membentuk penyidik independen sendiri.

Pembubaran BP Migas

MK kembali membuat putusan yang mengejutkan. Terkait dengan pengujian UU Migas, MK menyatakan BP Migas inkonstitusional. Sebagian kalangan mengartikan putusan itu sama saja dengan membubarkan BP Migas. Faktanya, setelah putusan MK, BP Migas memang dibubarkan yang kemudian diikuti dengan pembentukan SKMIGAS yang bersifat sementara.

Kasus Hakim Bermasalah

Sepanjang tahun 2012 ini, lembaga peradilan disorot banyak kalangan. Pangkal penyebabnya adalah beberapa oknum hakim yang berprilaku tidak sejalan dengan profesi mulia yang disandangnya. Dua kasus hakim yang paling mencoloh adalah hakim Puji Wijayanto yang tertangkap sedang berpesta narkoba, dan hakim agung Achmad Yamanie yang dituduh mengubah amar putusan perkara seorang gembong narkoba.

Edsus Lebaran 2012

Sebagai bagian dari tradisi tahunan, redaksi hukumonline menyajikan edisi khusus menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 H. Edisi khusus kali ini, hukumonline mengangkat tema lembaga bantuan hukum pada ormas keagamaan. Serangkaian bentuk tulisan mulai dari berita, fokus, dan resensi kami sajikan khusus untuk mengisi masa libur lebaran.

Kasus Korupsi Driving Simulator

Hubungan KPK dan Polri kembali menegang. Penyebabnya kali ini, upaya pengusutan kasus dugaan korupsi driving simulator di Korlantas Mabes Polri. Aparat KPK kabarnya sempat mendapat resistensi. Dalam perkembangannya, Polri dan KPK mengklaim sebagai lembaga paling berwenang menangani kasus ini.

Ancaman Pidana Penegak Hukum

DPR dan Pemerintah kembali menelurkan produk legislasi kontroversial. Melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak, penegak hukum terancam dipidana jika lalai tidak menerapkan diversi untuk kasus anak dengan kriteria tertentu. Ketentuan ini langsung menuai protes keras, terutama dari kalangan hakim.

Hakim Tuntut Kesejahteraan

Dipelopori sejumlah hakim yang bertugas di daerah, gerakan hakim menuntut kesejahteraan muncul ke publik. Pada intinya, tuntutan mereka adalah agar kesejahteraan hakim ditingkatkan sesuai dengan statusnya sebagai pejabat negara. Sebagai bagian dari perjuangan, kalangan hakim mengancam akan melakukan mogok sidang sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Pembentukan OJK

Diamanatkan oleh UU No 21 Tahun 2011, satu lagi lembaga negara akan dibentuk. Lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini akan diberi tugas melakukan pengawasan terhadap perbankan. Gagasan pembentukan OJK sempat menuai pro dan kontra. Saat ini, pemerintah tengah melakukan proses seleksi Dewan Komisioner OJK.

Mafia Pajak Jilid II

Ditjen Pajak kembali diterpa masalah gara-gara ulah oknum pegawainya. Setelah Gayus Halomoan Tambunan, muncul oknum baru bernama Dhana Widyatmika. Walaupun lebih senior, ulah Dhana ditengarai mirip dengan Gayus. Harta kekayaan Dhana tidak wajar yang diperkirakan mencapai Rp600 milyar. Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung.

Edisi Akhir Tahun 2011

Menyambut pergantian tahun 2011 ke 2012, redaksi hukumonline menyajikan tulisan berseri dengan tema yustisiabel. Sebagian besar tulisan akan mengangkat profil individu-individu tertentu yang menurut hukumonline layak dikategorikan sebagai yustisiabel.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com