Berlangganan Pro

Terbaru

Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi

Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi

28 Calon Hakim Tinggi Pengawas Bakal Jalani Seleksi Assesment dan Wawancara

28 Calon Hakim Tinggi Pengawas Bakal Jalani Seleksi Assesment dan Wawancara

Mahkamah Pidana Internasional Buka Program Magang untuk Mahasiswa Hukum, Tertarik?

Mahkamah Pidana Internasional Buka Program Magang untuk Mahasiswa Hukum, Tertarik?

Iswahjudi Karim dan Arsul Sani Setuju Tempuh Mediasi

Dalam satu hari, Iswahjudi dan Arsul kebanjiran telepon dari teman-teman mereka yang menawarkan menjadi mediator untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya.

Nasib Perppu Pertambangan di Hutan Lindung Ditentukan Hari Ini

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara pengujian Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, yang juga dikenal sebagai Perppu Pertambangan di kawasan hutan lindung.

DPR: BPKP Tidak Perlu Ada di Timtas Tipikor

Hasil kerja BPKP dalam pemberantasan korupsi dinilai belum efektif. Sejumlah anggota DPR meminta lembaga tersebut dicoret dari keanggotaan dalam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BI Jelaskan Kasus BMPK Bank Danamon dan Kavling Serasi Lippo ke DPR

Bank Indonesia menyatakan pelanggaran BMPK Bank Danamon terhadap Adira belum tentu merupakan tindak pidana. Namun, BI tetap menerapkan denda Rp650juta karena Bank Danamon dinilai melaksanakan pelaporan penyertaan sebelum mendapatkan izin.

KPK Harus Berani Menindak Menteri

Meski sudah ada beberapa menteri terindikasi terkait korupsi, belum ada satu pun yang ditindak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SBY Gelar Rapat Bahas Kelangkaan BBM

Alokasi Anggaran Belum Terpenuhi, Kalangan Pendidik Kritik Pemerintah

Kewajiban mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN hingga kini belum terpenuhi. Akibatnya sejumlah tokoh yang bergerak di bidang pendidikan mengkritik Pemerintah.

DPR Setuju, RUU KMI Bisa Selesai Tahun Ini

Dari hasil lobi Komisi I dan Komisi III DPR sepakat pembahasan RUU ini tidak perlu dari nol.

PN Jakarta Utara Bebaskan Abdul Waris Halid

Jaksa Salah Alamat, Bob Hasan Tidak Datang Di Sidang APHI

Surat panggilan terhadap Bob akan segera dikirimkan kembali, untuk mendatangkan mantan pengusaha kayu itu pada persidangan pekan depan.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com