Berlangganan Pro

Terbaru

Kebijakan Narkotika Menambah Masalah Akuntabilitas Sistem Pidana di Indonesia

Kebijakan Narkotika Menambah Masalah Akuntabilitas Sistem Pidana di Indonesia

Mengenal Lebih Dekat Instrumen Pasar Uang dan Peranan Konsultan Hukum

Mengenal Lebih Dekat Instrumen Pasar Uang dan Peranan Konsultan Hukum

MA Vonis Dua Kurator 2 Tahun Penjara, Begini Perjalanan Kasusnya

MA Vonis Dua Kurator 2 Tahun Penjara, Begini Perjalanan Kasusnya

Revisi UU Advokat Tidak Jadi Prioritas

Kendati desakan amandemen UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat kerap mengemuka, namun tidak ada satupun pihak yang pernah mengusulkannya secara resmi kepada DPR.

PM Australia Kunjungi Banda Aceh

Pelapor Dugaan Korupsi di KPU Minta Perlindungan DPR

Puluhan aktivis koalisi LSM yang melaporkan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum meminta perlindungan dari DPR. Sebab, ada indikasi Kepolisian lebih mendahulukan proses gugatan balik KPU terhadap aktivis koalisi ketimbang kasus korupsi itu sendiri.

Pemerintahan SBY Dinilai Kurang Perhatikan Masalah HAM

Kritik terhadap pencapaian seratus hari pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono belum surut. Meski awalnya menjanjikan, ternyata pemerintahan SBY kurang memperhatikan masalah HAM.

DPR Harus Tuntaskan 55 RUU Kurang dari 10 Bulan

Sesuai pasal 17 ayat (3) UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas.

Kamis, Pendaftaran Calon Anggota Komisi Yudisial Dibuka

Pendaftaran Calon Anggota Komisi Yudisial dibuka mulai Kamis, 3 Februari 2005 dan akan ditutup pada 4 Maret 2005. Anda berminat? Penuhi dulu syaratnya…

Hanya Sebatas Penguasaan, Aset Total E&P Indonesie Tidak Dapat Disita

Kuasa hukum Total mempertanyakan tujuan permohonan pailit terhadap Total E & P. Pasalnya aset yang dimiliki Total hampir seluruhnya milik pihak lain, termasuk milik negara.

Adiguna akan Diserahkan ke Kejaksaan

Advokat Asing di Perusahaan Konsultan Sulit Ditertibkan

Tidak semua advokat asing yang bekerja di Indonesia mengantungi izin dari Depkum dan HAM. Bagaimana cara melacak dan menertibkan mereka?

Penuh Pasal Kriminalisasi Pers, Aliansi LSM Minta RUU KUHP Direvisi

RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sarat dengan pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers. Karena itu draf RUU tersebut harus direvisi sebelum dibahas di DPR.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com