Terbaru

BPBH FH UNEJ Raih Akreditasi A OBH Periode 2022-2024

BPBH FH UNEJ menjadi satu-satunya organisasi bantuan hukum (OBH) yang berasal dari perguruan tinggi yang mendapatkan pencapaian akreditasi A.
Agus Sahbani

Garuda Indonesia Imbau Kreditur Optimalkan Tahapan Proses PKPU

Dengan memaksimalkan periode pendaftaran ini bagi para kreditur, nantinya tahapan PKPU Sementara diharapkan dapat berlangsung secara optimal, efisien, dan juga adil bagi seluruh pihak.
Fitri Novia Heriani

5 Tantangan Utama dalam Mengungkap Perkara TPPU

Bareskrim Polri atensi khusus terhadap tracing asset guna mengembalikan uang hasil kejahatan kepada pihak yang berhak.
CR-28

DPN Peradi Kembali Lantik Pengurus DPC Wilayah Jawa Timur

Bertempat di Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya, DPN Peradi secara resmi kembali melantik pengurus DPC Peradi wilayah Jawa Timur periode 2021-2026 pada Selasa (4/1).
Tim Publikasi Hukumonline

Catatan ICW Terhadap Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi 2021

Pemerintah dinilai belum serius dalam upaya pemberantasan korupsi.
CR-27

Komitmen Presiden dan DPR Percepat Pembahasan RUU TPKS

Presiden telah meminta Tim Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS agar segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah. Termasuk menunjuk Menkumham dan Menteri PPPA mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU TPKS bersama DPR.
Rofiq Hidayat

“Menebas” Kejahatan Korupsi Saat Terjadi Bencana

Dalam penanganan bencana ada salah satu sektor yang rawan korupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Mochamad Januar Rizki

Cetak Rekor MURI, Peserta Pembekalan Advokat Peradi Capai 1556 Orang

Diadakan secara hybrid, pembekalan advokat diselenggarakan secara langsung di Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya dan daring melalui Zoom Meeting.
Tim Publikasi Hukumonline

Dua Eks Dirut Asabri Divonis 20 Tahun Penjara

Seorang hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait metode audit untuk menghitung perhitungan kerugian negara.
M. Agus Yozami

Apindo Minta Ridwan Kamil Batalkan Penetapan Kenaikan Upah Buruh Diatas Setahun

Kenaikan upah bagi buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih untuk perusahaan di provinsi Jawa Barat sebesar 3,27-5 persen dari upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Barat yang berlaku untuk tahun 2022.
Ady Thea DA