Ketenagakerjaan

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Bacaan 4 Menit
Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Pertanyaan

Antara UMP dan UMK, mana yang harus menjadi acuan perusahaan untuk memberikan upah bagi pegawainya? Sedangkan, antara UMP dan UMK, setahu saya besarannya berbeda.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMP dan UMK, maka yang berlaku adalah UMK. Sehingga, yang dijadikan acuan untuk menentukan upah karyawan di daerah tersebut adalah UMK. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang ditulis oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Pebruari 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 17 April 2017, dan kedua kalinya pada 20 Desember 2018.

Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan UMP adalah Upah Minimum Provinsi dan UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sebelumnya, kami akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan UMP dan UMK.

Upah Minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.[1] Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[2]

UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, dihapus, dan/atau dimuat pengaturan baru dengan UU Cipta Kerja membedakan upah minimum menjadi:

  1. Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (“UMP”) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 provinsi.[3]

  1. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) adalah upah minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 kabupaten/kota.[4]

UMP wajib ditetapkan oleh gubernur.[5] Selain UMP, gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu, yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.[6] Besaran UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi dari UMP.[7]

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMP dan UMK, maka manakah yang dijadikan acuan dalam penentuan besar upah karyawan di daerah tersebut? UMP atau UMK?

Sepanjang penelusuran kami, baik dalam UU Ketenagakerjaan beserta perubahan dan peraturan pelaksananya tidak disebutkan secara ekplisit mengenai upah minimum mana yang berlaku, apakah UMP atau UMK. Akan tetapi, melihat dari pengertian di atas, terlihat bahwa lingkup keberlakuan ketentuan UMK lebih khusus dari UMP.

Ini berarti, ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi, dalam hal di kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota.

Sedangkan, jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku adalah ketentuan UMK.

Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498/KPTS/013/2020 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (“Kepgub Jatim 498/2020”):

Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak berlaku apabila telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Sebagai informasi, besaran UMP untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2021 berdasarkan Diktum Kesatu Kepgub Jatim 498/2020 adalah Rp1.868.777,08.

Sedangkan besaran UMK untuk Kota Surabaya pada tahun yang sama adalah sebesar Rp4.300.479,19 sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 (“Kepgub Jatim 538/2020”).

Sehingga, acuan yang dipakai untuk penetapan upah minimum karyawan di Kota Surabaya adalah UMK, yakni minimal sebesar Rp4.300.479,19.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
  4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498/KPTS/013/2020 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
  5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.

[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (“Permenaker 15/2018”)

[2] Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[3] Pasal 1 angka 3 Permenaker 15/2018

[4] Pasal 1 angka 4 Permenaker 15/2018

[5] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88C ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[6] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88C ayat (2) dan (4) UU Ketenagakerjaan

[7] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88C ayat (5) UU Ketenagakerjaan