Ketenagakerjaan

Upaya Hukum Jika Perusahaan Menghilangkan Ijazah Karyawan

Bacaan 7 Menit
Upaya Hukum Jika Perusahaan Menghilangkan Ijazah Karyawan

Pertanyaan

Apakah ada tuntutan pidana bagi perusahaan yang menghilangkan ijazah? Teman saya bekerja di sebuah perusahaan ritel dan ada penahanan ijazah tetapi supervisor yang bertanggung jawab atas timnya menghilangkan ijazah teman saya, jadi apakah supervisor teman saya bisa terjerat hukum pidana?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Untuk menilai apakah perbuatan menghilangkan ijazah tersebut dapat dijerat pidana atau tidak, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Jika perbuatan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja, maka pelaku dapat dijerat Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) atas perbuatan sengaja menghilangkan barang milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan/atau denda maksimal Rp4,5 juta.

Tapi, jika dilakukan tanpa sengaja, pelaku tidak bisa diminta pertanggungjawabannya secara pidana, tetapi dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (“PMH”).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Ijazah

Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.[1] Adapun di tingkat perguruan tinggi, ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.[2]

Ijazah memegang peranan penting dalam berbagai hal, di antaranya untuk memudahkan orang yang bersangkutan melamar pekerjaan, mengingat dalam proses rekrutmen biasanya perusahaan akan meminta calon pelamar untuk melampirkan fotokopi ijazah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Yang Harus Diperhatikan sebelum Menyepakati Penahanan Ijazah

Disarikan dari Bolehkah Menyepakati Penahanan Ijazah dalam Perjanjian Kerja?, secara hukum, pengusaha dan pekerja memang boleh saja menyepakati penahanan ijazah di dalam perjanjian kerja, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan").

Meski demikian, masih dari artikel yang sama, menurut Juanda Pangaribuan, dalam hal pengusaha dan pekerja hendak menyepakati penahanan ijazah dalam perjanjian kerja, terdapat beberapa ketentuan yang sebaiknya juga diatur agar kesepakatan penahanan ijazah memenuhi asas iktikad baik, yaitu:

  1. Perusahaan wajib mengembalikan ijazah saat masa kontrak berakhir. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum karyawan agar dapat menuntut haknya atas ijazah yang ditahan perusahaan.
  2. Bentuk jaminan dari perusahaan jika perusahaan melanggar perjanjian kerja.
  3. Pertanggungjawaban perusahaan jika ijazah mengalami kerusakan atau musnah.

Poin-poin di atas penting sekali untuk diatur, semata-mata untuk melindungi karyawan yang bersangkutan jika ijazah yang ditahan tersebut hilang/rusak, sebagaimana yang menimpa teman Anda.

Jika perjanjian kerja memuat klausul mengenai pertanggungjawaban perusahaan dalam hal ijazah mengalami kerusakan/musnah, dalam hal ini yakni hilang, maka karyawan yang bersangkutan dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja tersebut.

Selain itu, jika dalam perjanjian kerja diatur bahwa perusahaan akan mengembalikan ijazah tersebut saat hubungan kerja berakhir, tetapi perusahaan yang bersangkutan tidak mengembalikan ijazah tersebut pada waktu yang disepakati karena hilang, karyawan yang bersangkutan dapat menggugat perusahaan atas dasar wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Untuk itu, ada baiknya teman Anda mengecek kembali isi perjanjian kerja yang dibuat.

Jerat Hukum Menghilangkan Ijazah Orang Lain

Kemudian, menjawab pertanyaan Anda, untuk menilai apakah perbuatan menghilangkan ijazah tersebut dapat dijerat pidana atau tidak, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Jika perbuatan menghilangkan ijazah tersebut dilakukan dengan sengaja, pelaku dapat dijerat Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

Barang siapa dengan sengajadanmelawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, denda dalam pasal di atas dilipatgandakan menjadi maksimal Rp4,5 juta.

Unsur kesengajaan dalam pasal ini memegang peranan yang sangat penting dan harus terpenuhi. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 279) menegaskan, bahwa supaya dapat dihukum atas Pasal 406 ayat (1) KUHP, harus dibuktikan:

  1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang. Sedangkan yang termasuk barang yaitu barang terangkat maupun tidak terangkat.

  1. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengajadanmelawan hak;
  2. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Mengenai “sengaja”, hukum pidana membedakan “sengaja” menjadi 3 jenis, yakni kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn), dan kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn), yang selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana.

Kemudian, muncul pertanyaan, jika supervisor yang bersangkutan terbukti memenuhi unsur-unsur di atas, siapa yang bertanggung jawab secara pidana? Pihak perusahaan atau supervisor yang bersangkutan?

Disarikan dari artikel Tuntutan Pidana untuk Karyawan Perusahaan, jika:

  1. Perbuatan tersebut dilakukan di luar kewenangan karyawan dan bukan dalam jabatannya serta dilakukan tanpa perintah atasan, maka karyawan yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi;
  2. Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan tugas dan kewenangannya dan berdasarkan perintah atasan maka perusahaanlah yang bertanggung jawab.

Sehingga, untuk dapat dijerat pasal tersebut, harus dapat dibuktikan bahwa supervisor teman Anda memenuhi unsur-unsur pasal di atas. Adapun untuk menentukan siapa pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan karyawan yang bersangkutan, dan ada/tidaknya perintah atasan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pemidanaan terhadap perusahaan juga telah kami jelaskan dalam Perusahaan Memfitnah Mantan Karyawan, Begini Jerat Pidananya.

Sedangkan jika ijazah tersebut tidak sengaja dihilangkan, dikutip dari artikel Akibat Hukum Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja, S.R. Sianturi berpendapat jika peristiwa tersebut terjadi karena suatu kealpaan, makapenyelesaiannya adalah di bidang hukum perdata. Sehingga, atas perbuatan tersebut, pelaku tidak bisa diminta pertanggungjawabannya secara pidana, tetapi dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata, atas dasar wanprestasi sebagaimana kami jelaskan sebelumnya jika memang ada perjanjian antara karyawan dan perusahaan, atau atas dasar perbuatan melawan hukum (“PMH”), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Dalam hal ini, teman Anda dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada perusahaan/atasan yang mempekerjakan supervisor yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata:

Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Dalam hal dokumen asli ijazah hilang atau rusak, yang bersangkutan dapat mengurus Surat Keterangan Pengganti, yakni dokumen/surat pernyataan yang resmi dan sah, yang dihargai sama dengan ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi,[3] sebagaimana diatur dalam:

  1. Permendikbud 29/2014, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah dasar dan menengah; dan
  2. Permenristekdikti 59/2018, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

Untuk mengurus dokumen tersebut, pertama kali yang harus Anda lakukan adalah pergi ke kantor kepolisian setempat untuk mengurus surat keterangan hilang.[4]

Khusus pengurusan surat pengganti ijazah yang dikeluarkan sekolah dasar/menengah, pemohon juga harus membawa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas meterai.[5]

Selanjutnya, Anda dapat mengurus Surat Keterangan Pengganti ijazah di instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut dengan membawa dokumen sebagaimana diterangkan di atas.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Referensi:

  1. Soesilo. KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia), 2013.

[1] Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (“Permendikbud 29/2014”)

[2] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (“Permenristekdikti 59/2018”)

[3] Pasal 1 angka 6 Permendikbud 29/2014 jo. Pasal 1 angka 6 Permenristekdikti 59/2018

[4] Pasal 6 ayat (1) Permendikbud 29/2014 jo. Pasal 16 ayat (1) Permenristekdikti 59/2018

[5] Pasal 6 ayat (1) Permendikbud 29/2014