Dalam undang-undang yang mengatur mengenai kekayaan intelektual, seperti UU Hak Cipta, UU Rahasia Dagang, UU Merek dan Indikasi Geografis, dan lain-lain, disyaratkan bahwa perjanjian lisensi harus didaftarkan. Bagaimana prosedurnya?
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
Benar, terhadap perjanjian lisensi kekayaan intelektual wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang diajukan secara tertulis. Tak hanya dicatat, perjanjian lisensi tersebut juga harus diumumkan.
Jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan dan diumumkan, maka perjanjian tersebut tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.
Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan/menikmati manfaat ekonomi atas penggunaan kekayaan intelektual tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu berdasarkan perjanjian tertulis.
Lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi lisensi (pemegang hak kekayaan intelektual) dan penerima lisensi.[1] Jika perjanjian lisensi dibuat dalam bahasa asing, maka wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.[2]
Terhadap perjanjian lisensi wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”).[6] Pencatatan tersebut dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di bidang:[7]
hak cipta dan hak terkait;
paten;
merek;
desain industri;
desain tata letak sirkuit terpadu;
rahasia dagang; dan
varietas tanaman.
Secara garis besar, prosedur pencatatan linsensi kekayaan intelektual ialah sebagai berikut:
Pengajuan permohonan
Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri, yang dapat dilakukan melalui media elektronik atau nonelektronik.[8] Jika pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi bertempat tinggal/berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia atau warga negara asing (“WNA”), permohonan pencatatan lisensi harus diajukan melalui kuasa.[9]
Permohonan tersebut harus melampirkan dokumen, minimal:[10]
Salinan perjanjian lisensi;
Petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait, atau bukti kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku;
Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa; dan
Bukti pembayaran biaya.
Pemeriksaan permohonan
Terhadap setiap permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dilampirkan, saat pengajuan permohonan diterima.[11]
Pemeriksaan kelengkapan dokumen
Jika dokumen yang dilampirkan belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.[12]
Pemeriksaan kesesuaian dokumen
Maksimal 5 hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan permohonan terhadap kesesuaian dokumen.[13]
Jika dokumen dinyatakan tidak sesuai, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk menyesuaikan dokumen maksimal 30 hari setelah tanggal pengiriman surat pemberitahuan.[14]
Jika lewat dari batas jangka waktu tersebut, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.[15]
Pencatatan dan pengumuman
Menteri menerbitkan surat pencatatan perjanjian lisensi dan memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai.[16]
Lalu, perjanjian lisensi dicatat dalam daftar umum:[17]
Desain industri;
Desain tata letak sirkuit terpadu;
Perjanjian lisensi hak cipta; atau
Perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual lainnya.
Pencatatan perjanjian tersebut kemudian diumumkan dalam[18]:
Berita resmi desain industri;
Berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu;
Berita resmi rahasia dagang;
Berita resmi merek;
Berita resmi paten; atau
Daftar umum perjanjian lisensi hak cipta.
Penting untuk digarisbawahi, perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dan diumumkan, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.[19]
Selain itu, apabila perjanjian lisensi sudah dicatatkan, setiap orang dapat mengajukan permohonan petikan pencatatan perjanjian lisensi, yang diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen:[20]
Fotokopi identitas pemohon;
Keterangan mengenai uraian dan nomor pencatatan perjanjian lisensi yang dimohonkan; dan
Bukti pembayaran biaya.
Menteri menerbitkan petikan pencatatan perjanjian lisensi maksimal 5 hari terhitung sejak tanggal permohonan lengkap.[21]
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.