Saya adalah mahasiswa yang tertarik pada permasalahan tentang UKM dan Koperasi yang ingin go-public. Yang ingin saya tanyakan, adakah kebijakan khusus dari BAPEPAM, atau pembahasan tertentu dari bursa efek selaku pihak dalam pasar modal terkait UKM dan koperasi yang ingin go-public? Apakah hal ini sesuai dengan UU 8/1995 tentang Pasar Modal?
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan go public dan siapa pihak yang dapat melakukan go public berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sepanjang penelusuran kami, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi dapat melakukan Initial Public Offering (“IPO”) atau penawaran umum perdana atau yang sering disebut pula dengan go public.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Dalam hal ini, emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum, dan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
Selain itu, Anda perlu mengetahui Initial Public Offering (“IPO”) atau penawaran umum perdana adalah kegiatan penawaran efek (untuk menjual efek) kepada masyarakat yang dilakukan oleh emiten untuk pertama kalinya.
Sebagai informasi tambahan, dikutip dari Tipe dan Jenis Pasar dalam Sistem Penawaran IPO oleh SMEsta Kementerian Koperasi dan UKM, pada pasar modal investasi Bursa Efek Indonesia terdapat 2 jenis sistem penawaran umum saham perdana (IPO) yaitu sistem penjatahan terpusat (pooling allotment) dan sistem e-IPO (electronic IPO).
Masih dari laman yang sama, mekanisme penjatahan efek dilakukan dengan cara mengumpulkan pemesan efek pooling melalui perusahaan sekuritas, kemudian dijatah sesuai dengan ketentuan prosedur yang sudah diatur. Sedangkan sistem e-IPO, para calon investor dapat melihat profil terkait dengan perusahaan yang sedang membuka IPO secara digital karena penawaran umum dilakukan berbasis web, sehingga mudah bagi calon investor untuk menentukan saham yang akan dipilih.
Tahapan Melakukan IPO
Perlu Anda pahami, menurut Rudy Kusmanto selaku Senior Counsel William & Hendrik Attorneys and Counselors at Law dalam Webinar Hukumonline bertajuk Pendekatan Hukum dan Strategi dalam Persiapan dan Prosedur IPO (Initial Public Offering) di Indonesia sebelum melakukan IPO atau penawaran umum perdana, berikut hal-hal yang perlu disiapkan antara lain:
Memastikan dokumen-dokumen hukum, dokumen-dokumen keuangan termasuk juga bukti kepemilikan atas aset perseroan, dan perizinan-perizinan telah lengkap, masih berlaku, dan telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Memastikan kesiapan perseroan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten;
Menunjuk lembaga penunjang (untuk efek berupa saham: Biro Administrasi Efek);
Setelah penunjukan, berdasarkan diskusi dengan penjamin pelaksana efek dan/atau IPO advisor (jika ada) perseroan dapat mulai merancang struktur IPO.
Selanjutnya mengenai Usaha Kecil dan Menengah (“UKM”) dan Koperasi yang akan go-public, disarikan dari SMEsta Kementerian Koperasi dan UKM yang berjudul Tahapan-Tahapan Initial Public Offering (IPO) mengenai syarat-syarat dalam IPO, di antaranya:
Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sudah beroperasi setidaknya 1 tahun.
Memiliki aktivitas aktiva bersih setidaknya Rp5 miliar dari buku laporan keuangan audit tahun terakhir.
Telah melakukan penjualan setidaknya sekitar 35 persen atau Rp50 juta dari saham yang telah diterbitkan dan jumlah pemegang saham setidaknya berjumlah 500 pihak.
Masih bersumber dari laman yang sama, secara singkat, tahapan melakukan IPO dibagi menjadi 3 masa yaitu:
Masa Persiapan
Adanya perencanaan untuk melakukan IPO dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Masa Penawaran
Melakukan publikasi prospektus mengenai kelayakan IPO dalam perhitungan jangka panjang;
Melakukan penawaran perdana;
Melakukan refund jika investor tidak memperoleh porsi.
Masa Pencatatan
Pada proses ini perusahaan dapat mengajukan permohonan pencatatan ke bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efek lalu mulai tercatat dan sudah bisa diperdagangkan jika emiten sudah melakukan pembayaran biaya pencatatan dan bursa telah mengumumkan pencatatan efek di papan elektronik perdagangan bursa.
Akan tetapi di sisi lain, dikutip dari Emiten dan Perusahaan Publik dalam laman Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa UKM dapat menjadi emiten. Hal serupa juga disampaikan dalam Siaran Pers: UMKM Diajak Memaksimalkan Akses ke Pasar Modal melalui laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) bisa memanfaatkan akses pembiayaan melalui pasar modal sebagai opsi pendanaan.
Jadi, baik UKM dan Koperasi, keduanya dapat melakukan IPO sepanjang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat, sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Webinar Hukumonline yang bertajuk Pendekatan Hukum dan Strategi dalam Persiapan dan Prosedur IPO (Initial Public Offering) di Indonesia diselenggarakan pada Kamis, 23 September 2021.