Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang 2023 menangani berbagai pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 sebagaimana fungsi dan tugasnya. Ada berbagai UU yang diuji berulang kali dalam perjalannya di periode 2023. Lantas UU apa saja yang masih saja diuji materi oleh masyarakat?.
Ketua MK, Suhartoyo, mencatat selama 2023 perkara yang diterima MK hanya pengujian UU dan tidak ada perkara lain. Tahun 2023 terdapat 202 perkara pengujian UU. Yakni 19 perkara diregistrasi tahun 2022 dan 183 diregistrasi tahun 2023. Dari 202 perkara itu, 136 perkara telah diputus. Terdiri dari 19 perkara yang diregistrasi tahun 2022, dan 117 perkara yang diregistrasi tahun 2023.
“Jika dirinci lebih jauh, dari 136 putusan pengujian UU, 13 putusan dengan amar dikabulkan, 57 putusan ditolak, 41 putusan tidak dapat diterima, dan 25 perkara ditarik kembali oleh Pemohon,” kata Suhartoyo dalam kegiatan sidang pleno khusus penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 di Gedung MK, Rabu (10/1/2024).
Suhartoyo melanjutkan sebanyak 65 UU dimohonkan diuji MK tahun 2023. Setidaknya ada 4 UU yang paling banyak dimohonkan untuk diuji. Pertama, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diuji 42 kali. Kedua, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja -kini menjadi UU No.6 Tahun 2023-, diuji 11 kali. Ketiga, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diuji 7 kali. Keempat, UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diuji 6 kali.
Baca juga:
- Ketua MK: Tanpa Kepercayaan Publik MK Tidak Berperan Optimal
- Sepanjang Sejarah MK, Tahun 2023 Paling Banyak Hakim Konstitusi Disanksi Etik
- Putusan MK dan Peristiwa yang Menarik Perhatian Publik Sepanjang 2023
Guna memastikan pencari keadilan memperoleh kepastian hukum, Suhartoyo menyebut lembaga yang dipimpinnya berupaya terus melakukan akselerasi dalam penanganan perkara. Dalam hal ini, rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara pengujian UU yakni 52 hari per perkara. Dibandingkan tahun 2022 sebanyak 78 hari per perkara, waktu penyelesaian perkara tahun 2023 lebih cepat.
Tahun 2023 MK telah memeriksa dan memutus perkara dengan menyelenggarakan 786 sidang. Meliputi 319 sidang pemeriksaan pendahuluan, 213 sidang pleno pemeriksaan persidangan, 118 rapat permusyawaratan hakim (RPH), dan 136 sidang pengucapan putusan sesuai dengan jumlah putusan.
Jika dihitung sejak MK berdiri tahun 2003, perkara yang diregistrasi sampai Desember 2023 mencapai 3.631 perkara. Dari jumlah itu, 3.580 perkara telah diputus sehingga sampai akhir tahun 2023, sebanyak 51 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Dari jumlah 3.580 perkara yang telah diputus tersebut, terdiri atas 1.739 putusan perkara pengujian UU, 1.136 putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, 676 putusan perkara PHPU dan pemilihan presiden/wakil presiden, dan 29 putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara.
Merinci lebih lanjut, Suhartoyo memaparkan dari 3.580 putusan itu sebanyak 446 putusan dikabulkan, 1.584 ditolak, 1.216 tidak dapat diterima, 246 perkara ditarik kembali oleh pemohon, 66 dinyatakan gugur, dan 22 perkara dinyatakan MK tidak berwenang mengadili. Untuk perkara pengujian UU dari 1.790 perkara, telah diselesaikan 1.739 perkara dengan rincian 1.509 putusan dan 230 ketetapan. Dalam melaksanakan wewenang menguji UU terhadap UUD 1945, sejak 2003 hingga 2023, terdapat 356 UU telah dimohonkan pengujian ke MK.
Dalam rentang waktu yang sama, 9 UU yang dimohonkan pengujian diputus dengan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan. Untuk perkara SKLN, dari 29 perkara yang diputus, 1 putusan dikabulkan, 2 ditolak, 18 tidak dapat diterima, 1 perkara dinyatakan tidak berwenang mengadili, dan 7 perkara ditarik kembali oleh pemohon. Mengenai perkara PHPU, secara keseluruhan telah diputus 676 perkara. Untuk perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sejak tahun 2008 sampai tahun 2021, Mahkamah Konstitusi telah memutus keseluruhan 1.136 perkara.