Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak seperti dimaksud Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan putaran kedua. Dengan demikian, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan syarat pemenang pasangan capres terpilih memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2 jumlah provinsi di Indonesia tidak berlaku.
“Dengan adanya putusan MK terkait pengujian UU Pilpres itu, MK melakukan interpretasi konstitusi bahwa pilpres putaran kedua tidak bisa dilakukan jika hanya diikuti dua pasangan calon. Itu artinya, sama saja MK mengubah UUD 1945 karena materi (Pasal 159) UU Pilpres sama dengan yang ada dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Harusnya kan MK tidak boleh begitu. Tapi inilah yang dinamakan perubahan UUD 1945 karena interpretasi,” terangnya.
Ketiga, amandemen UUD 1945 karena konvensi ketatanegaraan dalam hal penyampaian pidato presiden mengenai kinerja lembaga-lembaga negara di hadapan MPR pada setiap tanggal 16 Agustus. Praktik ini dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini, telah ada sidang tahunan MPR dalam rangka pidato presiden menyampaikan laporan kinerja lembaga negara. Padahal, aturan ini tidak ada dalam UUD 1945.
“Pada dasarnya UUD 1945 setelah reformasi telah mengalami perubahan beberapa kali melalui penafsiran hakim (MK) dan konvensi ketatanegaraan, maka hadirnya gagasan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan garis-garis besar haluan negara (GBHN) adalah hal biasa dalam praktik ketatanegaraan,” kata dia.
Hanya saja, kata dia, tinggal bagaimana usulan amandemen tersebut oleh kelompok pengusul melakukan proses dialogis dengan berbagai pihak sebelum rencana perubahan UUD 1945 ini benar-benar dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan prinsip partisipasi dalam proses perubahan konstitusi.
“Jadi, jika MPR mau mengusulkan perubahan UUD 1945, ya silakan saja! Tidak usah antipati. Toh, lembaga di luar MPR pun (tanpa disadari) sudah melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Soal nanti amandemennya bermasalah atau tidak, tinggal kita lihat saja pembahasannya di parlemen,” katanya.