Mengapa status Luhut harus dikaji ulang? Gayus berargumen bahwa ia menerima laporan dari masyarakat yang isinya menyebutkan Luhut masih berstatus tergugat dalam perkara terkait likuidasi PT Ometraco Corporation Tbk (Ometraco).
Menurut Gayus, gugatan yang dilayangkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap Luhut –- dalam kapasitasnya sebagai likuidator Ometraco dan juga pribadi –- hingga kini masih diproses di pengadilan dan dalam kasus ini Luhut menjadi tergugat. Terlepas dari benar salahnya, tetapi kelayakan dia dalam tim ini (Pansel Komisi Yudisial, red) harus mendapat perhatian khusus, ujar Gayus kepada hukumonline, usai Raker.
Walaupun yang dipersoalkannya bukan menyangkut perkara pidana, politisi PDI Perjuangan yang juga seorang advokat ini berpendapat permasalahan moral semacam ini harus dipertimbangkan dalam menilai keanggotaan Luhut di Pansel Komisi Yudisial. Rencananya Gayus akan membawa persoalan ini ke Komisi III DPR untuk pembahasan lebih lanjut.
Sumber hukumonline di kalangan advokat membisikkan bahwa permintaan Gayus kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengkaji ulang keanggotaan Luhut di Pansel lebih disebabkan perseteruan pribadi. Namun, Gayus membantah sinyalemen itu. Sebab yang dia sampaikan di Raker adalah laporan masyarakat, sehingga sebagai wakil rakyat ia wajib menyampaikan fakta itu.
Sudah diputus MA
Dikonfirmasi secara terpisah, Luhut Pangaribuan membantah bahwa dia masih berstatus tergugat. Menurutnya, gugatan dari BPPN itu sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap. Tidak dijelaskan apa isi putusan MA. Luhut curiga dokumen yang dipegang Gayus adalah berkas-berkas awal pengadilan. Dia (Gayus, red) menerima edaran berkas pengadilan, tapi dia sendiri tidak paham, cetus Luhut.
Luhut mengaku terus terang belum menerima putusan resmi dari MA. Tetapi ia menilai apa yang dipersoalkan oleh Gayus, tidaklah relevan dalam konteks keanggotaannya di Pansel Komisi Yudisial. Dia berpendapat, bahwa status keanggotaan itu dapat dicabut apabila terkait permasalahan perkara pidana, bukan perdata. Sementara kasus Ometraco jelas-jelas perkara perdata.
Mengenai gugatan yang pernah ditujukan kepadanya, Luhut menilai persoalannya tidak tepat, karena selaku likuidator dia merasa hanya melaksanakan penetapan pengadilan, bukan bertindak atas dasar kehendaknya. Kalaupun akan dipersoalkan lebih jauh Luhut tidak merasa gentar dengan upaya itu. Saya akan hadapi, ujarnya.