Keadilan ditunjukkan majelis dalam perkara pidana ketika seorang mantan suami dituduh mencuri motor padahal kendaraan roda dua itu adalah harta bersama, dan dalam prosesnya motor itu menjadi bagian si suami. Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 209 K/Pid/2016, menyatakan tuduhan itu tak berdasar dan terdakwa harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum.
Baca juga:
Namun dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung terkesan mengedepankan kepastian hukum. Misalnya dalam kasus pembongkaran bangunan, perlawanan terhadap eksekusi pengadilan, implikasi putusan PTUN terhadap perkara perdata, penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi atau pembebanan kewajiban di Indonesia, dan kepastian siapa yang mewakili para pemegang obligasi di luar dan di dalam pengadilan. Kepastian penerapan Undang-Undang nasional bukan hanya tampak pada sikap dan dukungan majelis atas UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam putusan No. 158PK/Pdt/2016, tetapi juga terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam putusan Mahkamah Agung No. 376K/Pdt.Sus-PHI/2013. Putusan ini menegaskan Kedutaan Besar negara sahabat tunduk pada UU Ketenagakerjaan Indonesia.
Kepastian dan keadilan adalah dua dari tiga elemen dasar hukum yang seringkali berkelindan dalam pertimbangan majelis hakim. Sebagian orang percaya bahwa jika ada pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus dikedepankan.